Berita

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera/Repro

Politik

DPR FPKS: Penundaan Pemilu itu Berat, Repot dan Menabrak Konstitusi

SABTU, 09 OKTOBER 2021 | 15:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Keputusan tanggal Pemilu Serentak 2024 tidak bisa ditunda lagi karena akan memengaruhi tahapan-tahapan pemilu. Selain itu, konstitusi sudah memerintahkan agar Pemilu digelar setiap 5 tahun sekali.

Begitu penegasan yang disampaikan anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera dalam serial webinar bertema "Jadwal Rumit Pemilu 2024" pada Sabtu (9/10).

“Kalau penundaan pemilu berat, karena konstitusi sudah mengatakan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Karena itu walau kita menunda, kita akan menabrak konstitusi dan repot sekali," kata Mardani.


Mardani juga menilai usulan pemerintah yang menghendaki Pemilu digelar 15 Mei tidak masuk akal jika alasannya hanya khawatir pada pandemi Covid-19.

Pasalnya, lanjut Ketua DPP PKS ini, pemerintah sudah menyaksikan bagaimana kesuksesan Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi.

“Nah yang saya masih belum terima alasannya masih terlalu naif dimundurkan karena khawatir kerumunan, khawatir nanti terlalu cepat, khawatir nanti Covid-19,” terangnya.

Pun juga soal kekhawatiran adanya matahari kembar yang mungkin menggangu harmonisasi jalannya pemerintahan Presiden Jokowi jika sudah ada presiden terpilih hasil Pemilu andai pencoblosan digelar 21 Februari seperti diusulkan KPU RI.

“Padahal buat saya siapa pun yang terpilih tidak akan cawe-cawe gangguin Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi berkuasa atau mendapatkan mandat sampai Oktober 2024,” tandasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya