Menteri informasi dan pembangunan sosial Kazakhstan, Aida Balaeva/Net
Tahun ini menjadi saat-saat yang istimewa bagi Kazakhstan yang merayakan 30 tahun kemerdekaan negara itu.
Menteri informasi dan pembangunan sosial, Aida Balaeva, mengatakan bahwa saat-saat ini negara itu masuk dalam periode perubahan besar.
Ia mengungkapkan dalam sebuah wawancara dengan media lokal bahwa Kazakhstan saat ini, ada 17.000 LSM yang aktif di negara itu.
"Jadi, pada awal Kemerdekaan, hanya beberapa lusin LSM yang bekerja di Kazakhstan. Namun, saat ini ada 17.000 LSM aktif bekerja di negara ini. Artinya, saat ini, di bidang apa pun, proses berlangsung dengan partisipasi lembaga-lembaga masyarakat sipil," katanya seperti dikutip dari Euro News, Jumat (8/10).
"Jadi, pada awal Kemerdekaan, hanya beberapa lusin LSM yang bekerja di Kazakhstan. Namun, saat ini ada 17.000 LSM aktif bekerja di negara ini. Artinya, saat ini, di bidang apa pun, proses berlangsung dengan partisipasi lembaga-lembaga masyarakat sipil," katanya seperti dikutip dari
Euro News, Jumat (8/10).
Pendanaan negara untuk proyek-proyek LSM pun meningkat, dari 100 ribu menjadi 45 juta dolar AS, dan secara total, sekitar 37.000 orang dipekerjakan di sektor sipil.
Dalam proses untuk mengembangkan masyarakat sipil, pemerintah melakukan pembaruan dalam undang-undang dan dokumen strategis. Ini memungkinkan sektor non-pemerintah menjadi klaster terpenting dalam lingkup sosial ekonomi negara.
"Hari ini kita melihat bahwa masyarakat sipil Kazakhstan modern siap menjadi mesin untuk mengimplementasikan paket reformasi di negara yang diumumkan oleh Presiden Tokayev karena telah menjadi mitra negara yang dapat diandalkan," lanjutnya.
Pengembangan masyarakat sipil yang aktif merupakan prioritas kebijakan negara, terutama mengingat Kazakhstan sedang bergerak menuju demokratisasi lebih lanjut.
Di Kazakhstan, selama lima tahun terakhir, dana yang dialokasikan untuk tatanan sosial negara telah tumbuh sebesar 54,8 persen. Tahun lalu, lebih dari 1600 proyek dilaksanakan di seluruh negeri di berbagai bidang kegiatan masyarakat. Ratusan organisasi diberi kesempatan untuk pengembangan lebih lanjut, dan ribuan orang dipekerjakan.
Bahkan, selama pandemi Covid-19, masyarakat sipil, terutama para aktivis dan relawan, berperan besar dalam mencegah pelaku usaha farmasi melakukan kolusi harga.
Balaeva memberi contoh, misalnya tidak ada kelangkaan obat-obatan yang diperlukan secara artifisial, dan aturan karantina ditaati oleh semula pelaku bisnis.
"Ada kebutuhan untuk regulasi legislatif dari kontrol publik," katanya.
Soal kontrol publik, kementerian terkait mengembangkan rancangan undang-undang yang secara aktif dibahas di banyak platform. Kontrol publik adalah alat yang secara langsung akan mempengaruhi banyak proses di negara ini, termasuk memastikan transparansi negara dan sektor kuasi-negara.
Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh
Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11
Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan
Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11
Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat
Senin, 15 Juni 2026 | 02:37
OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK
Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09
Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer
Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40
iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen
Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01
Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya
Senin, 15 Juni 2026 | 19:07
Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data
Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17
DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun
Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14
KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai
Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59
Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum
Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42
Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia
Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33
RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian
Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25
Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan
Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21
FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara
Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10
KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru
Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56
Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara
Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50
Selengkapnya