Berita

Sheriff County Los Angeles Alex Villanueva./Net

Dunia

Sheriff County Los Angeles Tolak Perintah Wajib Vaksin: Ini Sudah Dipolitisasi

JUMAT, 08 OKTOBER 2021 | 12:23 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perintah wajib vaksin Covid-19 bagi aparat pemerintahan AS kembali mendapat tentangan, kali ini datang dari Sheriff County Los Angeles Alex Villanueva.

Dalam pernyataan terbarunya ia telah bersumpah untuk tidak menegakkan mandat vaksin lokal, dengan alasan dia tidak mau kehilangan karyawan dengan menuntut agar mereka memilih antara divaksin atau dipecat.

"Saya tidak memaksa siapa pun," kata Villanueva, Kamis, seperti dikutip dari Washington Examiner, Jumat (10/9).


“Isu ini telah menjadi sangat dipolitisasi. Ada seluruh kelompok karyawan yang rela dipecat dan diberhentikan, daripada divaksinasi," katanya.

Villanueva menambahkan bahwa dirinya bisa kehilangan 5-10 persen dari stafnya dalam semalam jika dia menegakkan mandat sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Kota Los Angeles pada Rabu (6/10).

Perintah wajib vaksin datang di saat kasus pembunuhan di Los Angeles County melonjak sebesar 31 persen dalam enam bulan pertama tahun ini dari periode yang sama tahun lalu.

“Ini seperti yang terburuk dari dua dunia di sini, jadi kami harus memilih dan memilih,” kata Villanueva tentang mandat tersebut.

Mandat yang disahkan oleh Dewan Kota pada Rabu mengharuskan orang memasuki tempat-tempat seperti bar, restoran, pusat kebugaran, dan acara olahraga untuk menunjukkan bukti vaksinasi atau tes Covid-19 yang negatif. Ini akan mulai berlaku pada 4 November.

Los Angeles juga telah memerintahkan agar pegawai kota divaksinasi.

Sekitar 24 persen dari 12.000 karyawan Departemen Kepolisian Los Angeles bulan lalu mencari pengecualian agama atau medis sebagai alasan agar tidak mendapat suntikan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya