Berita

Sheriff County Los Angeles Alex Villanueva./Net

Dunia

Sheriff County Los Angeles Tolak Perintah Wajib Vaksin: Ini Sudah Dipolitisasi

JUMAT, 08 OKTOBER 2021 | 12:23 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perintah wajib vaksin Covid-19 bagi aparat pemerintahan AS kembali mendapat tentangan, kali ini datang dari Sheriff County Los Angeles Alex Villanueva.

Dalam pernyataan terbarunya ia telah bersumpah untuk tidak menegakkan mandat vaksin lokal, dengan alasan dia tidak mau kehilangan karyawan dengan menuntut agar mereka memilih antara divaksin atau dipecat.

"Saya tidak memaksa siapa pun," kata Villanueva, Kamis, seperti dikutip dari Washington Examiner, Jumat (10/9).


“Isu ini telah menjadi sangat dipolitisasi. Ada seluruh kelompok karyawan yang rela dipecat dan diberhentikan, daripada divaksinasi," katanya.

Villanueva menambahkan bahwa dirinya bisa kehilangan 5-10 persen dari stafnya dalam semalam jika dia menegakkan mandat sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Kota Los Angeles pada Rabu (6/10).

Perintah wajib vaksin datang di saat kasus pembunuhan di Los Angeles County melonjak sebesar 31 persen dalam enam bulan pertama tahun ini dari periode yang sama tahun lalu.

“Ini seperti yang terburuk dari dua dunia di sini, jadi kami harus memilih dan memilih,” kata Villanueva tentang mandat tersebut.

Mandat yang disahkan oleh Dewan Kota pada Rabu mengharuskan orang memasuki tempat-tempat seperti bar, restoran, pusat kebugaran, dan acara olahraga untuk menunjukkan bukti vaksinasi atau tes Covid-19 yang negatif. Ini akan mulai berlaku pada 4 November.

Los Angeles juga telah memerintahkan agar pegawai kota divaksinasi.

Sekitar 24 persen dari 12.000 karyawan Departemen Kepolisian Los Angeles bulan lalu mencari pengecualian agama atau medis sebagai alasan agar tidak mendapat suntikan.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya