Cegah Korupsi, Ketua KPK Ingatkan Kementan Perkuat Integritas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memperkuat integritas dalam setiap langkah pelaksanaan tugas di lingkungan Kementan.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri saat memberikan sambutan dalam kegiatan Pembekalan Antikorupsi atau Executive Briefing di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (7/10).

"Karena integritas lah yang bisa mencegah, mengurangi dan mengurungkan niat untuk melakukan korupsi," ujar Firli.

Firli menjelaskan bahwa, kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai wujud penjabaran tugas KPK sebagaimana amanat UU. Yaitu, untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadi korupsi.

Membangun integritas, kata Firli merupakan salah satu upaya mencegah korupsi dengan memberikan pemahaman antikorupsi kepada penyelenggara negara di pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, sektor swasta, hingga ke seluruh jejaring pendidikan.

Karenanya, Firli memandang, strategi pemberantasan korupsi dengan mengintegrasikan tiga pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan sudah tepat. Sementara upaya penindakan, kata Firli, untuk memberikan efek jera sedangkan, pendidikan untuk mencegah keinginan dan perilaku koruptif, serta perbaikan sistem untuk mencegah dan menutup peluang korupsi.

"Catatan KPK para gubernur sudah 22 orang tersangkut korupsi, padahal provinsi kita hanya 34. Dan 122 bupati dari 542 pemerintah kabupaten/kota tersangkut korupsi. Ini angka yang menjadi keprihatinan kita semua," jelas Firli.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pentingnya upaya pencegahan dan membangun integritas sebagai banteng individu di Kementan dalam pelaksanaan tugas.

Mentan Syahrul menyadari besarnya tugas yang menjadi tanggungjawab pihaknya dan jajaran di Kementan. Khususnya, terkait dengan pembuatan kebijakan-kebijakan strategis di kementeriannya.

"273 juta orang yang menjadi tanggung jawab kami. Kami nangani makanannya rakyat. Kami nangani lapangan kerja terbesar. Kami nangani masalah kesehatan rakyat. Kami ngga boleh salah prediksi. Kami ngga boleh salah hitung, kami ngga boleh berpura-pura," kata Syahrul.

Oleh karena itu, Syahrul berharap KPK untuk terus mengawasi dan melakukan pendampingan untuk mengelola pertanian yang demikian kompleks dengan ekosistem yang sangat besar membutuhkan tata laksana yang baik.

"Tata kelola menjadi agenda-agenda yang kami minta bantuan. Tolong periksa kami, periksa SOP-nya. Saya siap, karena saya tidak ingin masuk penjara," pungkas Syahrul.

Selain Mentan, hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Pertanian, Harvick Hasnul Qolbi; Sekretaris Jenderal/Plt Inspektur Jenderal Kasdi Subagyono; Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian/Plt Dirjen Perkebunan Ali Jamil; Kepala Badan Karantina Pertanian Bambang; Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi; Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto; Plt Kepala Badan Ketahanan Pangan/SAM Bidang Infrastruktur Sarwo Edhy; Kepala Balitbangtan Fadjry Djufry; Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah; dan Dirjen Tanaman Pangan Suwandi.

Selain memberikan penguatan antikorupsi, pada kesempatan ini KPK dan Kementan sepakat untuk memperkuat upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi dengan menjalin kerjasama. Kerjasama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman terkait pencegahan korupsi di bidang pertanian dan kerja sama (PKS) penerapan whistleblowing system. PKS ditandatangani pimpinan kedua lembaga.

Seperti diketahui, upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem di Kementan telah dilakukan KPK sejak 2009. Beberapa kajian di antaranya terkait kebijakan subsidi di bidang pertanian, tata kelola komoditas strategis, tata kelola impor komoditas.

Saat ini, KPK sedang melakukan kajian tata kelola impor komoditas hortikultura dan kajian tata kelola buffer stock dalam penyediaan pangan studi kasus bulog. Kementan juga merupakan satu dari kementerian yang turut berkontribusi dalam mewujudkan aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Hingga triwulan 2 tahun 2021, terdapat lima output dari total 11 output Kementan yang telah dilakukan dengan persentase capaian 37,81 persen. Di antaranya, yaitu termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan Covid-19 dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  

Sementara itu, masih ada 6 enam output yang masih menjadi target untuk dicapai, di antaranya yaitu efektifitas dan efisiensi pelayanan pengangkutan, ekspor, impor dan domestik melalui integrasi sistem pelayanan di pelabuhan dengan transparansi dan standarisasi prosedur layanan.