Berita

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso didampingi Sekretaris Jenderal, Data Wardana menerima pengaduan Kopsa-M/Ist

Hukum

Dugaan Kriminalisasi, Himpunan Petani Sawit Makmur Ngadu Ke IPW

KAMIS, 07 OKTOBER 2021 | 15:25 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Para petani yang terhimpun dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) Desa Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kampar Riau mengadukan dugaan tindak kriminalisasi yang dialami kepada Indonesia Police Watch (IPW).  

Dalam keterangan tertulis Setara Institute yang diterima redaksi, Kamis (7/10). Pengaduan ini diterima langsung oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dan Sekretaris Jenderal Data Wardana.

Perwakilan petani Kopsa M, Disna Riantina menyampaikan pengaduan ini didasari dengan adanya ancaman hingga kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan hak-haknya.


"Salah satunya adalah pentersangkaan dengan kasus-kasus yang sarat rekayasa. Saat ini Ketua Kopsa M, Anthony Hamzah dan dua orang petani telah ditetapkan tersangka," kata Disna Riantina.

Disna mengungkap, tekanan-tekanan ini menguat sejalan dengan upaya Kopsa M melaporkan dugaan perampasan lahan kebun
seluas 400 hektare milik petani Kopsa M oleh satu perusahaan swasta, yakni PT. Langgam Harmuni kepada Satgas Mafia Tanah di Bareskrim Polri.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ketua IPW menyatakan akan mempelajari pengaduan dan menindaklanjutinya segera. IPW, kata Sugeng Teguh, mempunyai mandat publik untuk memantau kinerja institusi Polri.

Menurut Sugeng Teguh, dugaan kriminalisasi ini sangat bertentangan dengan visi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendorong restorative justice dalam penanganan kasuskasus kemasyarakatan.

"Apalagi Presiden Jokowi tegas menyatakan bahwa Polri tidak perlu ragu memberantas mafia tanah. IPW sangat konsen pada arahan Presiden pada Kapolri untuk memberantas mafia tanah dan menindak aparat polisi yang menjadi backing mafia tanah. Kasus Kopsa M ini adalah salah satu kasus mafia tanah pada sektor perkebunan," demikian Sugeng Teguh Santoso.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya