Berita

Ratusan warga Afghanistan berbondong-bondong datang ke kantor paspor di Kabul untuk mengurus dokumen mereka agar mereka bisa mendapatkan paspor dan melarikan diri dari negara itu/Sky News

Dunia

Layanan Paspor Afghanistan Buka Sabtu, Ratusan Warga Sudah Antre Sejak Rabu

RABU, 06 OKTOBER 2021 | 21:59 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Ricuh, chaos dan berdesak-desakan, kondisi itulah yang terjadi di depan kantor yang mengurusi paspor di ibukota Afghanistan, Kabul pada Rabu (6/10). Ratusan warga Afghanistan yang hampir seluruhnya adalah laki-laki berbondong-bondong datang ke kantor paspor untuk mengurus dokumen mereka agar mereka bisa mendapatkan paspor.

Situasi ini terjadi sehari setelah pejabat pemerintahan Afghanistan yang dikendalikan Taliban memutuskan untuk memulai kembali penerbitan paspor setelah tertunda selama beberapa bulan belakangan.

Penerbitan paspor di Afghanistan telah terhenti bahkan sebelum Taliban merebut ibukota Kabul pada 15 Agustus lalu. Hal itu pula lah yang membuat banyak warga Afghanistan yang hendak angkat kaki dari negaranya setelah Taliban berkuasa, frustasi. Karena mereka tidak mengantongi paspor yang merupakan dokumen resmi yang perlu dimiliki jika hendak meninggalkan negara.


Segera setelah pengumuman bahwa penerbitan paspor akan kembali dilakukan, ratusan orang berkumpul di depan kantor paspor di Kabul. Padahal telah diumumkan sebelumnya bahwa kantor tersebut baru menerima pelayanan paspor mulai Sabtu pekan ini (9/10).

Namun ratusan orang telah datang sejak Rabu ini untuk antre. Sayangnya, karena kondisi yang tidak kondusif, kericuhan pun tidak dapat dihindari.

Pejabat keamanan Taliban sampai harus memukul mundur beberapa orang di kerumunan untuk mencoba menjaga ketertiban.

Sky News mengabarkan bahwa orang-orang terlihat menekan penghalang beton besar, mencoba menyerahkan dokumen kepada seorang pejabat.

Salah seorang warga yang berada di kerumunan mengaku bahwa dia kebingungan karena tidak ada alur yang jelas.

"Saya datang untuk mendapatkan paspor tetapi, seperti yang Anda lihat di sini, ada banyak masalah, sistemnya tidak berfungsi. Tidak ada pejabat untuk menjawab pertanyaan kami di sini untuk memberi tahu kami kapan harus datang. Orang-orang bingung," jelasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya