Berita

Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun/Net

Politik

Ubedilah Badrun Merasa Aneh dengan Survei Calon Panglima TNI, Kenapa?

RABU, 06 OKTOBER 2021 | 21:05 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mempertanyakan adanya survey calon Panglima TNI oleh Setara Institute yang menempatkan salah satu calon Panglima TNI sebagai calon terkuat.

“Kok bisa-bisanya ada survei calon Panglima TNI,” ujar Ubedilah Badrun di Jakarta, Selasa (6/10).

Ubedilah menilai, adanya survei calon Panglima TNI menunjukkan ada logika yang aneh dalam hiruk-pikuk rencana pergantian Panglima TNI bulan depan. Karena pergantian Panglima TNI bukan ditentukan oleh pilihan publik tetapi pilihan Presiden dan persetujuan DPR. Oleh karena itu survei calon Panglima TNI sangat aneh.


"Maaf, survei calon panglima TNI ini menurut saya aneh. Apalagi secara metodologis menggunakan metode pengumpulan sampel secara purposif atau purposive sampling. Responden survei juga disebut 100 ahli yang telah dipilih, tetapi tidak disebutkan siapa saja," paparnya.

Ubedilah menegaskan, pergantian Panglima TNI adalah hal biasa dan sudah rutin terjadi. Apalagi TNI juga memiliki mekanisme sirkulasi elit yang sudah mapan dan tinggal diikuti saja. Mekanisme sirkulasi elit TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari setiap matra angkatan.

"Karena itu, Panglima TNI biasanya dijabat secara bergilir oleh tiap perwira dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kali ini sesungguhnya hak Kepala Staf Angkatan Laut," ujarnya.

Ubedilah mengatakan, walaupun yang mengetahui persis soal motif dari survei untuk pergantian Panglima TNI. Namun publik berhak bertanya soal survei calon panglima tersebut. Apalagi Setara Institute yang tiba-tiba melakukan survei untuk pergantian panglima TNI.

"Secara akademik saya mencermati survei Setara Institute kali ini telah menurunkan kredibilitasnya sendiri. Menurut saya sebaiknya lembaga survei perlu membaca secara jeli mana isu yang layak untuk di survei dan tidak merusak kredibilitas lembaga riset," tegasnya.

Setara Institute, sebelumnya merilis hasil survei dan menempatkan salah satu calon Panglima TNI sebagai calon terkuat mengungguli calon lainnya.

Survei ini dilakukan Setara Institute menggunakan metode purposif atau purposive sampling. Responden survei ini merupakan 100 ahli yang telah dipilih dan ditetapkan dengan klasifikasi yang spesifik dan relevan dengan penelitian ini, yakni mereka ahli pada isu pertahanan dan keamanan (hankam), serta hak asasi manusia (HAM).

Dalam penelitian yang dilakukan 20 September 2021-1 Oktober 2021 terdapat lima indikator yang dinilai, yakni aspek integritas, akseptabilitas, kapabilitas, responsivitas dan kontinuitas.



Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Siapa di Balik Penyadapan Presiden Prabowo?

Kamis, 05 November 2026 | 06:29

Mengendus Pasal Makar

Kamis, 05 November 2026 | 06:14

DPRD Dukung Roadshow Pramono Anung ke 44 Kecamatan

Kamis, 05 November 2026 | 06:04

Mengenal Listyo Sigit, Eks Kapolri yang Jadi Raja Oknum

Kamis, 05 November 2026 | 05:57

Penyadapan Presiden Prabowo Bukan Kasus Biasa

Kamis, 05 November 2026 | 05:43

BPOM Buka Suara soal Vape Mengandung Obat Bius Etomidat dan Ketamin

Kamis, 05 November 2026 | 05:10

Intelektualisme Pemuda Kunci Memperkuat Persatuan Bangsa

Kamis, 05 November 2026 | 04:44

Kasus Listyo Sigit Imbas Sistem UUD 2002 yang Memproduksi Kegaduhan

Kamis, 05 November 2026 | 04:26

PAM Jaya Raih Penghargaan Pembayar Pajak Terbesar di Jakpus

Kamis, 05 November 2026 | 04:22

MUI: Penyadapan Presiden Kategori Tajassus dan Berdosa

Kamis, 05 November 2026 | 04:08

Selengkapnya