Berita

Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun/Net

Politik

Ubedilah Badrun Merasa Aneh dengan Survei Calon Panglima TNI, Kenapa?

RABU, 06 OKTOBER 2021 | 21:05 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mempertanyakan adanya survey calon Panglima TNI oleh Setara Institute yang menempatkan salah satu calon Panglima TNI sebagai calon terkuat.

“Kok bisa-bisanya ada survei calon Panglima TNI,” ujar Ubedilah Badrun di Jakarta, Selasa (6/10).

Ubedilah menilai, adanya survei calon Panglima TNI menunjukkan ada logika yang aneh dalam hiruk-pikuk rencana pergantian Panglima TNI bulan depan. Karena pergantian Panglima TNI bukan ditentukan oleh pilihan publik tetapi pilihan Presiden dan persetujuan DPR. Oleh karena itu survei calon Panglima TNI sangat aneh.


"Maaf, survei calon panglima TNI ini menurut saya aneh. Apalagi secara metodologis menggunakan metode pengumpulan sampel secara purposif atau purposive sampling. Responden survei juga disebut 100 ahli yang telah dipilih, tetapi tidak disebutkan siapa saja," paparnya.

Ubedilah menegaskan, pergantian Panglima TNI adalah hal biasa dan sudah rutin terjadi. Apalagi TNI juga memiliki mekanisme sirkulasi elit yang sudah mapan dan tinggal diikuti saja. Mekanisme sirkulasi elit TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari setiap matra angkatan.

"Karena itu, Panglima TNI biasanya dijabat secara bergilir oleh tiap perwira dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kali ini sesungguhnya hak Kepala Staf Angkatan Laut," ujarnya.

Ubedilah mengatakan, walaupun yang mengetahui persis soal motif dari survei untuk pergantian Panglima TNI. Namun publik berhak bertanya soal survei calon panglima tersebut. Apalagi Setara Institute yang tiba-tiba melakukan survei untuk pergantian panglima TNI.

"Secara akademik saya mencermati survei Setara Institute kali ini telah menurunkan kredibilitasnya sendiri. Menurut saya sebaiknya lembaga survei perlu membaca secara jeli mana isu yang layak untuk di survei dan tidak merusak kredibilitas lembaga riset," tegasnya.

Setara Institute, sebelumnya merilis hasil survei dan menempatkan salah satu calon Panglima TNI sebagai calon terkuat mengungguli calon lainnya.

Survei ini dilakukan Setara Institute menggunakan metode purposif atau purposive sampling. Responden survei ini merupakan 100 ahli yang telah dipilih dan ditetapkan dengan klasifikasi yang spesifik dan relevan dengan penelitian ini, yakni mereka ahli pada isu pertahanan dan keamanan (hankam), serta hak asasi manusia (HAM).

Dalam penelitian yang dilakukan 20 September 2021-1 Oktober 2021 terdapat lima indikator yang dinilai, yakni aspek integritas, akseptabilitas, kapabilitas, responsivitas dan kontinuitas.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya