Mensos Tri Rismaharini/Net
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dipecat setelah memantik kemarahan Menteri Sosial Tri Rismaharani terkait masalah data penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Gaya marah-marah Risma saat menjalankan amanahnya sebagai orang nomor satu di Kemensos dinilai kontraproduktif bagi publik. Sebab, masyarakat akan mempunyai persespi masalah akan selesai harus dengan marah-marah.
Demikian Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu sore (6/10).
Menurut Neni, aksi marah-marah Risma menunjukkan bahwa dirinya gagal membangun komunikasi publik sebagai seorang pemimpin yang baik.
Ia memahami apa yang menjadi tujuan Risma menyelesaikan masalah data penerima PKH adalah hal baik. Meski demikian, seharusnya sebagai seorang pemimpin mantan Walikota Surabaya dua periode itu tidak menyelesaikan dengan kemarahan.
"Pemimpin juga harus memiliki kemampuan mendengarkan karena mendengarkan adalah kemampuan komunikasi terbaik yanag dimiliki oleh pemimpin. Mestinya, mendengarkan terkait dengan ketidakmampuan bawahannya yang dinilai belum mampu menyelesaikan data PKH secara akurat," demikian analisa Neni.
Neni menyarankan, setelah Risma mendengar bawahannya kemudian menindaklanjuti dengan memberikan solusi pad apara bawahannya.
"Sebagai komunikator politik tentu harus memiliki kredibilitas dan kesantunan dalam menyampaikan frasa dan diksi atas pesan yang hendak mempersuasi rekan kerjanya," terang Neni.
Video kemarahan Risma di Gorontalo kembali viral. Risma naik pitam seteleh mendengar pernyataan Kepala Dinas Kabupaten Gorontalo. Aksi kemarahan Risma tidak hanya dilakukan sekali. Di berbagai daerah yang dikunjungi Risma kerap marah-marah ke oara bawahannya.
Rata-rata masalah yang membuatnya marah adalah mengenai data dan pendistribusian Bansos yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin.
