Pihak berwenang Prancis tengah menganalisis Pandora Papers setelah 600 nama warganya ada di dalam dokumen yang bocor itu.
Delegasi menteri untuk akun publik di Kementerian Ekonomi dan Keuangan, Oliver Dussopt mengatakan pihaknya tengah meninjau apakah mereka yang masuk dalam daftar Pandora Papers terlibat dalam skema penipuan pajak.
"Bersama dengan Menteri Keuangan Bruno Le Maire, kami telah mengeluarkan arahan kepada Direktorat Jenderal Keuangan Publik untuk menganalisis semua materi yang diterbitkan, menuntut pelakunya, dan melihat apakah warga Prancis terlibat dalam penipuan skala besar ini," ujar Dussopt pada sesi majelis rendah di parlemen pada Selasa (5/10).
Sementara itu, pada awal pekan, pemimpin Partai Komunis Prancis Fabien Roussel mendesak mereka yang terlibat dalam penipuan pajak untuk menghadapi hukuman penjara yang berat.
Selain itu, ia juga mengusulkan untuk mempekerjakan 15 ribu inspektur pajar demi mengendalikan kejahatan keuangan.
Menurut surat kabar
Le Monde, ada 600 warga negara Prancis yang terdaftar di Pandora Papers. Tetapi mereka juga mungkin merupakan wajib pajak di negara lain.
Salah satu kasus merupakan mantan kepala Dana Moneter Internasional (IMF) sekaligus mantan Menteri Keuangan Prancis, Dominique Strauss-Kahn yang mengaku telah menjadi penduduk Maroko sejak 2013.
Pandora Papers disusun oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) setelah dua tahun investigasi. Dokumen ini mengungkap lebih dari 35 pemimpin global saat ini dan mantan, serta lebih dari 330 politisi dan pejabat di seluruh dunia, yang dilaporkan menggunakan surga pajak dan menyembunyikan pendapatan mereka di luar negeri.
