Berita

Ilustrasi/Net

Global

600 Nama Warganya Masuk Pandora Papers, Prancis Mulai Investigasi Skema Penipuan Pajak

RABU, 06 OKTOBER 2021 | 13:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pihak berwenang Prancis tengah menganalisis Pandora Papers setelah 600 nama warganya ada di dalam dokumen yang bocor itu.

Delegasi menteri untuk akun publik di Kementerian Ekonomi dan Keuangan, Oliver Dussopt mengatakan pihaknya tengah meninjau apakah mereka yang masuk dalam daftar Pandora Papers terlibat dalam skema penipuan pajak.

"Bersama dengan Menteri Keuangan Bruno Le Maire, kami telah mengeluarkan arahan kepada Direktorat Jenderal Keuangan Publik untuk menganalisis semua materi yang diterbitkan, menuntut pelakunya, dan melihat apakah warga Prancis terlibat dalam penipuan skala besar ini," ujar Dussopt pada sesi majelis rendah di parlemen pada Selasa (5/10).


Sementara itu, pada awal pekan, pemimpin Partai Komunis Prancis Fabien Roussel mendesak mereka yang terlibat dalam penipuan pajak untuk menghadapi hukuman penjara yang berat.

Selain itu, ia juga mengusulkan untuk mempekerjakan 15 ribu inspektur pajar demi mengendalikan kejahatan keuangan.

Menurut surat kabar Le Monde, ada 600 warga negara Prancis yang terdaftar di Pandora Papers. Tetapi mereka juga mungkin merupakan wajib pajak di negara lain.

Salah satu kasus merupakan mantan kepala Dana Moneter Internasional (IMF) sekaligus mantan Menteri Keuangan Prancis, Dominique Strauss-Kahn yang mengaku telah menjadi penduduk Maroko sejak 2013.

Pandora Papers disusun oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) setelah dua tahun investigasi. Dokumen ini mengungkap lebih dari 35 pemimpin global saat ini dan mantan, serta lebih dari 330 politisi dan pejabat di seluruh dunia, yang dilaporkan menggunakan surga pajak dan menyembunyikan pendapatan mereka di luar negeri.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya