Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

600 Nama Warganya Masuk Pandora Papers, Prancis Mulai Investigasi Skema Penipuan Pajak

RABU, 06 OKTOBER 2021 | 13:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pihak berwenang Prancis tengah menganalisis Pandora Papers setelah 600 nama warganya ada di dalam dokumen yang bocor itu.

Delegasi menteri untuk akun publik di Kementerian Ekonomi dan Keuangan, Oliver Dussopt mengatakan pihaknya tengah meninjau apakah mereka yang masuk dalam daftar Pandora Papers terlibat dalam skema penipuan pajak.

"Bersama dengan Menteri Keuangan Bruno Le Maire, kami telah mengeluarkan arahan kepada Direktorat Jenderal Keuangan Publik untuk menganalisis semua materi yang diterbitkan, menuntut pelakunya, dan melihat apakah warga Prancis terlibat dalam penipuan skala besar ini," ujar Dussopt pada sesi majelis rendah di parlemen pada Selasa (5/10).


Sementara itu, pada awal pekan, pemimpin Partai Komunis Prancis Fabien Roussel mendesak mereka yang terlibat dalam penipuan pajak untuk menghadapi hukuman penjara yang berat.

Selain itu, ia juga mengusulkan untuk mempekerjakan 15 ribu inspektur pajar demi mengendalikan kejahatan keuangan.

Menurut surat kabar Le Monde, ada 600 warga negara Prancis yang terdaftar di Pandora Papers. Tetapi mereka juga mungkin merupakan wajib pajak di negara lain.

Salah satu kasus merupakan mantan kepala Dana Moneter Internasional (IMF) sekaligus mantan Menteri Keuangan Prancis, Dominique Strauss-Kahn yang mengaku telah menjadi penduduk Maroko sejak 2013.

Pandora Papers disusun oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) setelah dua tahun investigasi. Dokumen ini mengungkap lebih dari 35 pemimpin global saat ini dan mantan, serta lebih dari 330 politisi dan pejabat di seluruh dunia, yang dilaporkan menggunakan surga pajak dan menyembunyikan pendapatan mereka di luar negeri.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya