Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

600 Nama Warganya Masuk Pandora Papers, Prancis Mulai Investigasi Skema Penipuan Pajak

RABU, 06 OKTOBER 2021 | 13:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pihak berwenang Prancis tengah menganalisis Pandora Papers setelah 600 nama warganya ada di dalam dokumen yang bocor itu.

Delegasi menteri untuk akun publik di Kementerian Ekonomi dan Keuangan, Oliver Dussopt mengatakan pihaknya tengah meninjau apakah mereka yang masuk dalam daftar Pandora Papers terlibat dalam skema penipuan pajak.

"Bersama dengan Menteri Keuangan Bruno Le Maire, kami telah mengeluarkan arahan kepada Direktorat Jenderal Keuangan Publik untuk menganalisis semua materi yang diterbitkan, menuntut pelakunya, dan melihat apakah warga Prancis terlibat dalam penipuan skala besar ini," ujar Dussopt pada sesi majelis rendah di parlemen pada Selasa (5/10).


Sementara itu, pada awal pekan, pemimpin Partai Komunis Prancis Fabien Roussel mendesak mereka yang terlibat dalam penipuan pajak untuk menghadapi hukuman penjara yang berat.

Selain itu, ia juga mengusulkan untuk mempekerjakan 15 ribu inspektur pajar demi mengendalikan kejahatan keuangan.

Menurut surat kabar Le Monde, ada 600 warga negara Prancis yang terdaftar di Pandora Papers. Tetapi mereka juga mungkin merupakan wajib pajak di negara lain.

Salah satu kasus merupakan mantan kepala Dana Moneter Internasional (IMF) sekaligus mantan Menteri Keuangan Prancis, Dominique Strauss-Kahn yang mengaku telah menjadi penduduk Maroko sejak 2013.

Pandora Papers disusun oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) setelah dua tahun investigasi. Dokumen ini mengungkap lebih dari 35 pemimpin global saat ini dan mantan, serta lebih dari 330 politisi dan pejabat di seluruh dunia, yang dilaporkan menggunakan surga pajak dan menyembunyikan pendapatan mereka di luar negeri.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya