Berita

Afghanistan berutang hingga 65 juta dolar AS untuk listrik dari negara-negara tetangga/Net

Dunia

Afghanistan Nunggak Bayar Listrik Hingga 65 Juta Dolar AS ke Negara Tetangga

RABU, 06 OKTOBER 2021 | 05:32 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Afghanistan berutang hingga 65 juta dolar AS untuk listrik dari negara-negara tetangga. Begitu kata Da Afganistan Breshna Sherkat (DABS) pada Selasa (6/10).

DABS adalah perusahaan independen dan otonom yang didirikan di bawah Hukum Korporasi dan Kewajiban Terbatas Republik Islam Afghanistan. DABS adalah perseroan terbatas dengan semua saham ekuitasnya dimiliki oleh Pemerintah Afghanistan yang didirikan pada 2008 untuk menggantikan Da Afghanistan Breshna Moassassa (DABM) sebagai utilitas listrik nasional. DABS mengoperasikan dan mengelola pembangkit tenaga listrik, impor, transmisi, dan distribusi di seluruh Afghanistan secara komersial.

Pejabat DABS mengatakan mereka telah meminta Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afganistan (UNAMA) untuk menyediakan bantuan dana 90 juta dolar AS untuk membantu Afghanistan membayar utang. Jika UNAMA tidak menyediakan dana tersebut, pejabat DABS mungkin akan menekan orang-orang yang belum membayar tagihan listrik mereka, meskipun banyak orang tidak mampu membayarnya.


Plt Direktur Operasional DABS Safiullah Ahmadzai mengatakan bahwa perseroan telah membayar tagihan listrik selama dua bulan terakhir ke negara-negara pengekspor listrik.

Sementara itu, dokumen yang diperoleh oleh media Afghanistan TOLOnews menunjukkan bahwa DABS berutang lebih dari 51 juta dolar AS kepada empat negara tetangga, yakni Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Iran.

“UNAMA menghubungi kami dan memberi tahu kami apa yang bisa mereka lakukan untuk kami. Kami meminta mereka memberikan 90 juta dolar AS ke Afghanistan. Kami meminta UNAMA untuk membayar tagihan listrik pelanggan yang belum atau tidak bisa membayar ke negara tetangga,” kata Ahmadzai.

Menurut Ahmadzai, DABS telah mengirimkan surat ke negara-negara pengekspor listrik dan meminta mereka untuk tidak memotong listrik dan berjanji untuk membayar utang.

“Jika tagihan tidak dibayar, ada risiko negara tetangga akan mengurangi listrik yang diekspor dan secara bertahap memotongnya. DABS harus segera mengatasi masalah ini,” kata mantan direktur DABS Amanullah Ghalib.

Sementara itu, sejumlah warga Afghanistan telah menyuarakan keprihatinan atas situasi ekonomi yang buruk di negara itu, termasuk dalam hal pasokan listrik.

“Kami mendesak negara-negara tetangga untuk menyediakan listrik sampai pemerintah kami diakui,” kata Ahmad Reshad, seorang warga Kabul.

“Kami menghimbau kepada perusahaan swasta, pabrik dan masyarakat yang belum membayar tagihannya untuk membayar tagihannya, agar listrik kita tidak padam. Musim dingin semakin dekat dan kami menghadapi masalah serius,” kata warga Kabul lainnya bernama Abdul Khabir.

Sementara itu, statistik menunjukkan bahwa Afghanistan membayar sekitar 22 juta dolar AS sampai 25 juta dolar AS per bulan ke negara-negara tetangga.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya