Berita

Afghanistan berutang hingga 65 juta dolar AS untuk listrik dari negara-negara tetangga/Net

Dunia

Afghanistan Nunggak Bayar Listrik Hingga 65 Juta Dolar AS ke Negara Tetangga

RABU, 06 OKTOBER 2021 | 05:32 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Afghanistan berutang hingga 65 juta dolar AS untuk listrik dari negara-negara tetangga. Begitu kata Da Afganistan Breshna Sherkat (DABS) pada Selasa (6/10).

DABS adalah perusahaan independen dan otonom yang didirikan di bawah Hukum Korporasi dan Kewajiban Terbatas Republik Islam Afghanistan. DABS adalah perseroan terbatas dengan semua saham ekuitasnya dimiliki oleh Pemerintah Afghanistan yang didirikan pada 2008 untuk menggantikan Da Afghanistan Breshna Moassassa (DABM) sebagai utilitas listrik nasional. DABS mengoperasikan dan mengelola pembangkit tenaga listrik, impor, transmisi, dan distribusi di seluruh Afghanistan secara komersial.

Pejabat DABS mengatakan mereka telah meminta Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afganistan (UNAMA) untuk menyediakan bantuan dana 90 juta dolar AS untuk membantu Afghanistan membayar utang. Jika UNAMA tidak menyediakan dana tersebut, pejabat DABS mungkin akan menekan orang-orang yang belum membayar tagihan listrik mereka, meskipun banyak orang tidak mampu membayarnya.

Plt Direktur Operasional DABS Safiullah Ahmadzai mengatakan bahwa perseroan telah membayar tagihan listrik selama dua bulan terakhir ke negara-negara pengekspor listrik.

Sementara itu, dokumen yang diperoleh oleh media Afghanistan TOLOnews menunjukkan bahwa DABS berutang lebih dari 51 juta dolar AS kepada empat negara tetangga, yakni Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Iran.

“UNAMA menghubungi kami dan memberi tahu kami apa yang bisa mereka lakukan untuk kami. Kami meminta mereka memberikan 90 juta dolar AS ke Afghanistan. Kami meminta UNAMA untuk membayar tagihan listrik pelanggan yang belum atau tidak bisa membayar ke negara tetangga,” kata Ahmadzai.

Menurut Ahmadzai, DABS telah mengirimkan surat ke negara-negara pengekspor listrik dan meminta mereka untuk tidak memotong listrik dan berjanji untuk membayar utang.

“Jika tagihan tidak dibayar, ada risiko negara tetangga akan mengurangi listrik yang diekspor dan secara bertahap memotongnya. DABS harus segera mengatasi masalah ini,” kata mantan direktur DABS Amanullah Ghalib.

Sementara itu, sejumlah warga Afghanistan telah menyuarakan keprihatinan atas situasi ekonomi yang buruk di negara itu, termasuk dalam hal pasokan listrik.

“Kami mendesak negara-negara tetangga untuk menyediakan listrik sampai pemerintah kami diakui,” kata Ahmad Reshad, seorang warga Kabul.

“Kami menghimbau kepada perusahaan swasta, pabrik dan masyarakat yang belum membayar tagihannya untuk membayar tagihannya, agar listrik kita tidak padam. Musim dingin semakin dekat dan kami menghadapi masalah serius,” kata warga Kabul lainnya bernama Abdul Khabir.

Sementara itu, statistik menunjukkan bahwa Afghanistan membayar sekitar 22 juta dolar AS sampai 25 juta dolar AS per bulan ke negara-negara tetangga.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya