Berita

Afghanistan berutang hingga 65 juta dolar AS untuk listrik dari negara-negara tetangga/Net

Dunia

Afghanistan Nunggak Bayar Listrik Hingga 65 Juta Dolar AS ke Negara Tetangga

RABU, 06 OKTOBER 2021 | 05:32 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Afghanistan berutang hingga 65 juta dolar AS untuk listrik dari negara-negara tetangga. Begitu kata Da Afganistan Breshna Sherkat (DABS) pada Selasa (6/10).

DABS adalah perusahaan independen dan otonom yang didirikan di bawah Hukum Korporasi dan Kewajiban Terbatas Republik Islam Afghanistan. DABS adalah perseroan terbatas dengan semua saham ekuitasnya dimiliki oleh Pemerintah Afghanistan yang didirikan pada 2008 untuk menggantikan Da Afghanistan Breshna Moassassa (DABM) sebagai utilitas listrik nasional. DABS mengoperasikan dan mengelola pembangkit tenaga listrik, impor, transmisi, dan distribusi di seluruh Afghanistan secara komersial.

Pejabat DABS mengatakan mereka telah meminta Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afganistan (UNAMA) untuk menyediakan bantuan dana 90 juta dolar AS untuk membantu Afghanistan membayar utang. Jika UNAMA tidak menyediakan dana tersebut, pejabat DABS mungkin akan menekan orang-orang yang belum membayar tagihan listrik mereka, meskipun banyak orang tidak mampu membayarnya.


Plt Direktur Operasional DABS Safiullah Ahmadzai mengatakan bahwa perseroan telah membayar tagihan listrik selama dua bulan terakhir ke negara-negara pengekspor listrik.

Sementara itu, dokumen yang diperoleh oleh media Afghanistan TOLOnews menunjukkan bahwa DABS berutang lebih dari 51 juta dolar AS kepada empat negara tetangga, yakni Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Iran.

“UNAMA menghubungi kami dan memberi tahu kami apa yang bisa mereka lakukan untuk kami. Kami meminta mereka memberikan 90 juta dolar AS ke Afghanistan. Kami meminta UNAMA untuk membayar tagihan listrik pelanggan yang belum atau tidak bisa membayar ke negara tetangga,” kata Ahmadzai.

Menurut Ahmadzai, DABS telah mengirimkan surat ke negara-negara pengekspor listrik dan meminta mereka untuk tidak memotong listrik dan berjanji untuk membayar utang.

“Jika tagihan tidak dibayar, ada risiko negara tetangga akan mengurangi listrik yang diekspor dan secara bertahap memotongnya. DABS harus segera mengatasi masalah ini,” kata mantan direktur DABS Amanullah Ghalib.

Sementara itu, sejumlah warga Afghanistan telah menyuarakan keprihatinan atas situasi ekonomi yang buruk di negara itu, termasuk dalam hal pasokan listrik.

“Kami mendesak negara-negara tetangga untuk menyediakan listrik sampai pemerintah kami diakui,” kata Ahmad Reshad, seorang warga Kabul.

“Kami menghimbau kepada perusahaan swasta, pabrik dan masyarakat yang belum membayar tagihannya untuk membayar tagihannya, agar listrik kita tidak padam. Musim dingin semakin dekat dan kami menghadapi masalah serius,” kata warga Kabul lainnya bernama Abdul Khabir.

Sementara itu, statistik menunjukkan bahwa Afghanistan membayar sekitar 22 juta dolar AS sampai 25 juta dolar AS per bulan ke negara-negara tetangga.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya