Berita

Afghanistan berutang hingga 65 juta dolar AS untuk listrik dari negara-negara tetangga/Net

Dunia

Afghanistan Nunggak Bayar Listrik Hingga 65 Juta Dolar AS ke Negara Tetangga

RABU, 06 OKTOBER 2021 | 05:32 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Afghanistan berutang hingga 65 juta dolar AS untuk listrik dari negara-negara tetangga. Begitu kata Da Afganistan Breshna Sherkat (DABS) pada Selasa (6/10).

DABS adalah perusahaan independen dan otonom yang didirikan di bawah Hukum Korporasi dan Kewajiban Terbatas Republik Islam Afghanistan. DABS adalah perseroan terbatas dengan semua saham ekuitasnya dimiliki oleh Pemerintah Afghanistan yang didirikan pada 2008 untuk menggantikan Da Afghanistan Breshna Moassassa (DABM) sebagai utilitas listrik nasional. DABS mengoperasikan dan mengelola pembangkit tenaga listrik, impor, transmisi, dan distribusi di seluruh Afghanistan secara komersial.

Pejabat DABS mengatakan mereka telah meminta Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afganistan (UNAMA) untuk menyediakan bantuan dana 90 juta dolar AS untuk membantu Afghanistan membayar utang. Jika UNAMA tidak menyediakan dana tersebut, pejabat DABS mungkin akan menekan orang-orang yang belum membayar tagihan listrik mereka, meskipun banyak orang tidak mampu membayarnya.


Plt Direktur Operasional DABS Safiullah Ahmadzai mengatakan bahwa perseroan telah membayar tagihan listrik selama dua bulan terakhir ke negara-negara pengekspor listrik.

Sementara itu, dokumen yang diperoleh oleh media Afghanistan TOLOnews menunjukkan bahwa DABS berutang lebih dari 51 juta dolar AS kepada empat negara tetangga, yakni Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Iran.

“UNAMA menghubungi kami dan memberi tahu kami apa yang bisa mereka lakukan untuk kami. Kami meminta mereka memberikan 90 juta dolar AS ke Afghanistan. Kami meminta UNAMA untuk membayar tagihan listrik pelanggan yang belum atau tidak bisa membayar ke negara tetangga,” kata Ahmadzai.

Menurut Ahmadzai, DABS telah mengirimkan surat ke negara-negara pengekspor listrik dan meminta mereka untuk tidak memotong listrik dan berjanji untuk membayar utang.

“Jika tagihan tidak dibayar, ada risiko negara tetangga akan mengurangi listrik yang diekspor dan secara bertahap memotongnya. DABS harus segera mengatasi masalah ini,” kata mantan direktur DABS Amanullah Ghalib.

Sementara itu, sejumlah warga Afghanistan telah menyuarakan keprihatinan atas situasi ekonomi yang buruk di negara itu, termasuk dalam hal pasokan listrik.

“Kami mendesak negara-negara tetangga untuk menyediakan listrik sampai pemerintah kami diakui,” kata Ahmad Reshad, seorang warga Kabul.

“Kami menghimbau kepada perusahaan swasta, pabrik dan masyarakat yang belum membayar tagihannya untuk membayar tagihannya, agar listrik kita tidak padam. Musim dingin semakin dekat dan kami menghadapi masalah serius,” kata warga Kabul lainnya bernama Abdul Khabir.

Sementara itu, statistik menunjukkan bahwa Afghanistan membayar sekitar 22 juta dolar AS sampai 25 juta dolar AS per bulan ke negara-negara tetangga.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya