Berita

Pemerintah Afghanistan memastikan bahwa negara tersebut akan kembali bersiap untuk menerbitkan paspor s

Dunia

Sempat Tertunda Karena Gejolak Politik, Afghanistan Kini Siap Kembali Terbitkan Paspor

RABU, 06 OKTOBER 2021 | 04:58 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Sendi-sendi kehidupan di Afghanistan perlahan mulai berangsur pulih. Awal pekan ini, pejabat top di kantor pemerintahan Afghanistan memastikan bahwa negara tersebut akan kembali bersiap untuk menerbitkan KTP dan paspor setelah sempat tertunda selama berbulan-bulan akibat gejolak politik dan keamanan yang terjadi di negara tersebut.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan pada pertemuan Dewan Menteri (Selasa, 5/10) bahwa "penjabat kabinet" menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri untuk melanjutkan proses pendistribusian paspor dan identitas elektronik.

Sementara itu, Penjabat kepala kantor paspor Afghanistan, Alam Gul Haqqani pada Selasa (5/10) mengatakan bahwa dengan beroperasinya kembali penerbitan paspor di imigrasi Afghanistan, maka akan ada sekitar 5.000 hingga 6.000 paspor akan dikeluarkan setiap hari.


Dia juga menjelaskan bahwa dalam hal ini, akan ada pekerja wanita yang bertugas untuk mengurus administrasi paspor wanita lainnya.

"Tidak ada karyawan laki-laki yang berhak melakukan biometrik (cek) atau pekerjaan paspor lainnya pada seorang wanita," katanya kepada wartawan di Kabul, seperti dimuat Reuters.

Sementara itu, Juru bicara kementerian dalam negeri Qari Sayeed Khosti mengatakan dalam sebuah pengarahan bahwa sejauh ini, sekitar 25 ribu pelamar telah mencapai tahap akhir pembayaran paspor, dan ada sekitar 100 ribu aplikasi dalam tahap awal proses tertunda.

Masalah penerbitan paspor di Afghanistan sendiri sudah mengalami penundaan bahkan sebelum kelompok Taliban menduduki Kabul pada pertengahan Agustus lalu. Masalah penerbitan paspor ini pula lah yang menghambat banyak warga Afghanistan untuk mencoba melarikan diri dari negara itu setelah Taliban merebut kendali pada Agustus lalu.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya