Bantah Karawang Masuk Kategori Kemiskinan Ekstrem, Ketua DPRD: Masih Banyak Daerah Di Bawah Karawang Tak Masuk Daftar

DPRD Kabupaten Karawang membantah data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan daerahnya masuk kategori kemiskinan ekstrem. Bahkan, DPRD meragukan pernyataan yang disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu.

"Agak mengherankan apa yang disampaikan oleh wapres tentang Karawang yang dikategorikan sebagai salah satu dari lima kabupaten/kota di Jawa Barat yang menyandang predikat kemiskinannya yang ekstrem," kata Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Pendi Anwar, kepada Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (5/10).

Secara data statistik, lanjut Pendi, angka kemiskinan Kabupaten Karawang berada di angka 8,64 dan secara peringkat di Jawa barat ada di posisi ke-15 dari kabupaten/kota lainya. Rata-rata angka lama sekolah ada di posisi 7,77 dan harapan lama sekolah di angka 12,9 dan angka harapan hidup di posisi 72.15 serta IPM di posisi 70.66.

"Seharusnya ini sudah dalam posisi baik karena masih banyak kabupaten/kota yang di bawah Karawang. Mungkin statistik yang diambil oleh pemerintah pusat yang disampaikan oleh wapres karena tingginya masyarakat Karawang yang mendapatkan program PKH maupun BPNT yang mencapai sekitar 700 ribu penerima," ujarnya.

Pendi menyarankan, apabila hal itu yang dijadikan patokan, maka harus ada evaluasi dan validasi data. Karena, fakta di lapangan validasi itu masih carut marut.

"Memang kategori miskin standar pemerintah ada di angka sepuluh koma sekian, dan saya meyakini kalau data penerima bantuan PKH atau BPNT ini divalidasi secara benar kita akan mencapai angka itu," jelasnya.

"Harusnya kita tidak dalam posisi seperti itu. Karena kalau tidak salah, tetangga kabupaten kita secara data kemiskinan masih di bawah kita yaitu di angka tujuh koma sekian, tapi tidak masuk dalam lima kabupaten yang disebutkan wapres," pungkasnya.