Pusat Latihan Tempur TNI AD di Baturaja, OKU, Sumatera Selatan/Ist
Meski berstatus terbesar di Asia, Pusat Latihan Tempur TNI AD di Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, tak mendapat anggaran sebesar statusnya. Tak heran jika fasilitas latihan pun dinilai kurang layak.
Hal ini terungkap setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel merealisasikan belanja dana hibah lebih dari Rp1 triliun untuk tahun 2021.
Berdasarkan data yang diperoleh Kantor Berita RMOLSumsel, realisasi belanja dana hibah ini sudah mencapai sekitar 66 persen atau sekitar Rp1.143.446.031.150 dari total dana hibah yang dianggarkan yakni sebesar Rp1.725.188.782.050.
Rincian penggunaan dana di Biro Pemerintahan, hibah sebesar Rp125.726.711.500 diberikan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel sebesar Rp78.312.000.000; Korem sebesar Rp9.702.883.000; Kodam II Sriwijaya sebesar Rp30.711.828.500; dan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) sebesar Rp7.000.000.000.
Dari data tersebut terlihat ketimpangan dana hibah yang dikucurkan oleh Pemprov Sumsel. Di mana, Puslatpur hanya mendapatkan dana hibah sebesar Rp7 miliar. Padahal, Puslatpur ini merupakan pusat latihan perang TNI AD terbesar di Asia dan menjadi salah satu lokasi kebanggaan Sumsel.
Menanggapi ketimpangan ini, Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Antoni Yuzar mengaku telah terjadi miskomunikasi. Dari hasil kunjungan DPRD Sumsel ke Puslatpur TNI AD di Martapura beberapa waktu lalu, Antoni mengakui jika kondisi di Puslatpur tidak layak. Bahkan, fasilitas disana pun juga kurang mumpuni meskipun dipimpin oleh seorang Jenderal.
"Total dana hibah yang diajukan yakni sebesar Rp20 miliar. Pada tahun ini dana hibah yang diberikan hanya Rp7 miliar. Karena itu, tahun depan, sesuai dengan janji Sekda dan hasil keputusan Komisi I, Pemprov Sumsel menganggarkan kembali mengingat Puslatpur merupakan aset kebanggaan Sumsel," kata Antoni.
“Puslatpur TNI AD di Martapura adalah tempat latihan perang terbesar di Asia, tiga kabupaten itu. Atas dasar itulah Puslatpur ini mengajukan dana hibah ke Pemprov Sumsel untuk membangun fasilitas seperti rumah komandan dan sejumlah fasilitas penting disana," sambungnya.
Nantinya anggarannya itu akan diberikan berdasarkan perhitungan kebutuhan Puslatpur. Di mana secara teknis akan dikoordinasikan antara kedua belah pihak yang bermitra, yakni Biro Pemerintahan Provinsi Sumsel dan Puslatpur.
Sementara itu, hingga saat ini belum diketahui berapa besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel untuk tahun 2022. Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati yang ditemui terpisah mengatakan pihaknya masih menunggu Pemprov Sumsel.
Dia menjelaskan, saat ini hingga 20 Oktober mendatang pihaknya terlebih dahulu akan membuat perubahan tata tertib dan menyelesaikan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Setelah itu baru akan bahas KUA PPA sehingga 29 November mendatang ini (APBD 2022) sudah dapat disahkan karena paling lambat tanggal 30 November," jelasnya.
Dalam pembahasan APBD tahun 2022 nantinya, pihaknya meminta kepada OPD untuk hadir secara langsung karena pihaknya membutuhkan dana akurat dan pihak yang mengerti program dan restra, renja. Karena, jika kehadiran kepala OPD ini diwakilkan maka akan menghambat pembahasan karena tidak bisa mengambil keputusan.
"Jadi memang harus dihadiri oleh Kepala OPD, sehingga kita bisa langsung membahasnya," pungkas Anita.
