Anggota DPD RI, Fahira Idris/Net
Keputusan pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan beberapa penyesuaian aturan pembatasan yang lebih longgar mendapat masukan dari anggota DPD RI, Fahira Idris.
Dirinya menyampaikan sejumlah hal yang menurutnya patut menjadi bahan pertimbangan pemerintah sebelum melakukan pelonggaran.
Di mana salah satu yang Fahira sebutkan adalah membuat langkah yang sistemik dengan memberikan pelonggaran, utamanya, kepada sektor-sektor esensial.
"Dimulai dari kegiatan-kegiatan yang esensial terlebih dahulu untuk kemudian dievaluasi efektivitasnya," ujar Fahira kepada wartawan Senin (4/10).
Menurut Fahira, seharusnya pemerintah juga mempertimbangkan dari sisi waktu, jika ingin memulai pelonggaran dalam kebijakan PPKM. Sebab dalam kalkulasinya, kondisi pandemi bisa dikatakan aman jika sudah ada jeda waktu yang cukup lama antara puncak gelombang kedua Covid-19 dengan rencana waktu pelonggaran.
"Jeda waktu ini penting untuk menguatkan pondasi mitigasi dan memastikan tingkat penularan benar-benar turun tentunya sesuai dengan data yang akurat dan komprehensif," katanya.
Yang terpenting menurut Fahira, memastikan aturan pembatasan yang diberlakukan dalam pelonggaran PPKM tidak menjadi pemicu penambahan kasus positif baru.
Sehingga dari situ, ia menilai kebijakan pelonggaran akan bisa dilakukan karena semua prasyarat sudah terpenuhi. Misalnya,kata Fahira, implementasi
test, tracing, treatment (3T) sudah sesuai standar.
"Tingkat positivity rate harian turun di bawah standar yang ditetapkan WHO, cakupan vaksinasi sudah tinggi dan disiplin masyarakat jalan protokol kesehatan semakin baik," tuturnya.
"Jadi kunci melakukan pelonggaran kegiatan apalagi kegiatan skala besar harus dilakukan secara berkala, tepat dan terukur" tutup Fahira.
