Rakor di Bali, KPK Minta Komitmen Kepala Daerah Berantas Korupsi

Peran dan komitmen kepala daerah untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di wilayahnya dianggap sangat penting.

Begitu yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata di acara rapat koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi bersama seluruh kepala daerah.

Dalam Rakor itu juga dihadiri Ketua DPRD, Direksi PT PLN, Irjen ATR/BPN, Kakanwil dan Kakantah BPN, Forkompimda Provinsi Bali, pengurus penyuluh antikorupsi (PAKSI) dan pengurus Komite Advokasi Daerah (KAD) Bali di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (4/10).

KPK kata Alex, meminta komitmen seluruh kepala daerah di Bali untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

"Bukan sesuatu yang membahagiakan bagi kami jika harus menangani bapak/ibu Kepala daerah ketika harus berproses penindakan. Untuk itu, kami minta komitmen bapak/ibu untuk terus melakukan upaya pemberantasan korupsi," tegas Alex.

Dalam acara ini, Alex menyinggung soal tata kelola aset milik pemerintah daerah maupun BUMN yang berada di daerah.

Alex menyampaikan bahwa, manajemen aset daerah menjadi salah satu fokus pencegahan korupsi oleh KPK.

Alex pun juga mengingatkan besarnya potensi kerugian negara jika aset-aset tersebut tidak dikelola secara akuntabel.

"Terkait manajemen aset, salah satu yang KPK lakukan adalah mendorong sertifikasi aset, baik di pemda maupun di BUMN. Tanah pemda rata-rata di dalam kota dan kalau itu tidak kita kelola dengan baik, potensi kehilangannya luar biasa," jelas Alex.

Dalam kesempatan tersebut, Alex juga memastikan bahwa KPK akan tetap bekerja maksimal menjalankan amanah undang-undang. Pihaknya siap memfasilitasi dan mendukung upaya-upaya pencegahan korupsi yang dapat mendorong penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

"KPK akan selalu bekerja profesional mendampingi bapak/ibu Kepala daerah sekalian," kata Alex.

Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan komitmen program pemberantasan korupsi terintegrasi oleh seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD di wilayah Bali.

"Sebab, pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi yang baik pada fungsi eksekutif, legislatif dan juga peran serta seluruh elemen masyarakat," pungkas Alex.