Berita

Dr Rizal Ramli saat menjadi narasumber di Youtube Fadli Zon/Repro

Politik

Ungkap Fakta Mengejutkan, Rizal Ramli: Pak Jokowi Jujur Aja, Bikin Ibukota Buat Rakyat Apa Buat Beijing Baru?

SENIN, 04 OKTOBER 2021 | 15:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih menyisakan pertanyaan tersendiri bagi tokoh nasional Rizal Ramli.

Saat berdialog dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dalam kanal YouTube @FadliZonOfficial pada Senin siang (4/10), Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini bertanya tujuan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota ke Kaltim.

"Kita tiba-tiba bikin ibu kota di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di situ? Pejabat dengan gaji pas-pasan, masak mau? Kecuali pejabat korup. Lalu, pembiayaannya bagaimana?" kata RR, sapaan Rizal Ramli.


Meskipun sebagian menggunakan APBN, ditambah pembiayaan dengan menjual kantor-kantor strategis negara, lalu disewakan kepada swasta. Namun, yang akan menempati ibu kota baru di Kaltim itu belum dapat dipastikan kejelasannya.  

"Perusahaan perusahaan real estate besar tidak akan mau bikin real estate di Kaltim, kecuali dipaksa. Karena mereka lebih menguntungkan bikin BSD baru, bikin kota baru, bikin kota-kota satelit baru di Pulau Jawa. Kalau ke sana karena kepaksa aja," katanya.

Menurut Ekonom senior ini, yang akan bersedia dan tertarik untuk membuat real estate di kawasan Ibu Kota Negara baru itu hanya BUMN negara China.

Dengan track record dan karakteristiknya, BUMN China tentu bisa saja menggarap real estate di sana, dan tidak menutup kemungkinan mengundang penduduk China untuk menempati ibu kota baru, lantaran rakyat Indonesia agaknya tidak bersedia untuk tinggal di kawasan ibu kita baru.  

"Banyak yang tertarik untuk itu adalah BUMN China. Untuk beli tanah di situ, bangunin Ibu Kota baru, tapi penghuninya siapa nanti? Rakyat mah tidak mau tinggal di situ," tuturnya.

"Nanti yang bisa masuk di situ BUMN China. Karena BUMN-BUMN China, mereka selalu modelnya begitu. Misalnya bikin kereta api Jakarta-Bandung. Mereka tau kalau hanya dari jualan tiket gak cukup mampu, tidak masuk itungannya. Jadi mereka minta 3 pemberhentian. Supaya disediakan buat mereka bikin real estate. Salah satu itu yang deket Bandung yaitu Walini, bekas perkebunan teh. Kenapa? Karena kalau dia kembangan resetnya mereka jual real estate-nya nutup biaya tarif. Jadi ini beda investasi infrastruktur dari negara lain. Mereka bangun fokus di infrastruktur-nya aja," imbuhnya.

RR menambahkan, gaya Bejing China selau dalam setiap kerjasama di bidang infrastruktur maupun investasi selalu dikaitkan dengan real estate. Supaya mereka bisa mereka kembangkan dan bisa menjual tidak hanya infrastruktur yang mereka bangun.

"Nah, polanya itu sama. Beli murah di Kaltim, dibangun jual sama rakyat Indonesia, siapa yang mau pindah ke Kalimantan timur penajam Paser Utara, kaga ada kan? tapi dari Beijing dengan penduduk 1,4 miliar banyak tuh yang mau pindah. Jadi kita lagi bangun ibukota buat siapa? Apakah betul buat rakyat? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru?" tegasnya.

"Yang jelas aja deh Pak Jokowi ngomong apa adanya dah!" imbuh RR menegaskan.

Atas dasar itu, RR mempertanyakan itikad Presiden Jokowi membangun dan memindahkan ibu kota baru di Kalimantan Timur, di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang mana keuangan negara masih "sekarat" seperti saat ini.  

"Jadi saya mohon maaf, Pak Jokowi tolong jelaskan siapa yang bakal tinggal di ibu kota "baru" ini. Saya nganggep ini ibu kota Beijing baru," cetusnya.

"Ngomong yang jujur aja deh Mas Jokowi, you nyiapin ibu kota buat siapa? buat rakyat bangsa Indonesia atau buat Beijing baru?" demikian RR.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya