Berita

Dr Rizal Ramli saat menjadi narasumber di Youtube Fadli Zon/Repro

Politik

Ungkap Fakta Mengejutkan, Rizal Ramli: Pak Jokowi Jujur Aja, Bikin Ibukota Buat Rakyat Apa Buat Beijing Baru?

SENIN, 04 OKTOBER 2021 | 15:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih menyisakan pertanyaan tersendiri bagi tokoh nasional Rizal Ramli.

Saat berdialog dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dalam kanal YouTube @FadliZonOfficial pada Senin siang (4/10), Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini bertanya tujuan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota ke Kaltim.

"Kita tiba-tiba bikin ibu kota di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di situ? Pejabat dengan gaji pas-pasan, masak mau? Kecuali pejabat korup. Lalu, pembiayaannya bagaimana?" kata RR, sapaan Rizal Ramli.


Meskipun sebagian menggunakan APBN, ditambah pembiayaan dengan menjual kantor-kantor strategis negara, lalu disewakan kepada swasta. Namun, yang akan menempati ibu kota baru di Kaltim itu belum dapat dipastikan kejelasannya.  

"Perusahaan perusahaan real estate besar tidak akan mau bikin real estate di Kaltim, kecuali dipaksa. Karena mereka lebih menguntungkan bikin BSD baru, bikin kota baru, bikin kota-kota satelit baru di Pulau Jawa. Kalau ke sana karena kepaksa aja," katanya.

Menurut Ekonom senior ini, yang akan bersedia dan tertarik untuk membuat real estate di kawasan Ibu Kota Negara baru itu hanya BUMN negara China.

Dengan track record dan karakteristiknya, BUMN China tentu bisa saja menggarap real estate di sana, dan tidak menutup kemungkinan mengundang penduduk China untuk menempati ibu kota baru, lantaran rakyat Indonesia agaknya tidak bersedia untuk tinggal di kawasan ibu kita baru.  

"Banyak yang tertarik untuk itu adalah BUMN China. Untuk beli tanah di situ, bangunin Ibu Kota baru, tapi penghuninya siapa nanti? Rakyat mah tidak mau tinggal di situ," tuturnya.

"Nanti yang bisa masuk di situ BUMN China. Karena BUMN-BUMN China, mereka selalu modelnya begitu. Misalnya bikin kereta api Jakarta-Bandung. Mereka tau kalau hanya dari jualan tiket gak cukup mampu, tidak masuk itungannya. Jadi mereka minta 3 pemberhentian. Supaya disediakan buat mereka bikin real estate. Salah satu itu yang deket Bandung yaitu Walini, bekas perkebunan teh. Kenapa? Karena kalau dia kembangan resetnya mereka jual real estate-nya nutup biaya tarif. Jadi ini beda investasi infrastruktur dari negara lain. Mereka bangun fokus di infrastruktur-nya aja," imbuhnya.

RR menambahkan, gaya Bejing China selau dalam setiap kerjasama di bidang infrastruktur maupun investasi selalu dikaitkan dengan real estate. Supaya mereka bisa mereka kembangkan dan bisa menjual tidak hanya infrastruktur yang mereka bangun.

"Nah, polanya itu sama. Beli murah di Kaltim, dibangun jual sama rakyat Indonesia, siapa yang mau pindah ke Kalimantan timur penajam Paser Utara, kaga ada kan? tapi dari Beijing dengan penduduk 1,4 miliar banyak tuh yang mau pindah. Jadi kita lagi bangun ibukota buat siapa? Apakah betul buat rakyat? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru?" tegasnya.

"Yang jelas aja deh Pak Jokowi ngomong apa adanya dah!" imbuh RR menegaskan.

Atas dasar itu, RR mempertanyakan itikad Presiden Jokowi membangun dan memindahkan ibu kota baru di Kalimantan Timur, di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang mana keuangan negara masih "sekarat" seperti saat ini.  

"Jadi saya mohon maaf, Pak Jokowi tolong jelaskan siapa yang bakal tinggal di ibu kota "baru" ini. Saya nganggep ini ibu kota Beijing baru," cetusnya.

"Ngomong yang jujur aja deh Mas Jokowi, you nyiapin ibu kota buat siapa? buat rakyat bangsa Indonesia atau buat Beijing baru?" demikian RR.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya