Berita

Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus/Net

Politik

Kunjungi Ekuador dan Brazil, DPR Tidak Ingin RUU PKS Dapat Komplain Usai Disahkan

SENIN, 04 OKTOBER 2021 | 15:17 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rencana kunjungan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Brazil dan Ekuador menjadi topik hangat belakangan ini. Pasalnya, perjalanan ke luar negeri oleh wakil rakyat dipandang sebagai agenda pemborosan anggaran negara di masa pandemi Covid-19.

Soal tudingan negatif itu, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus mengatakan, rencana kunjungan ini terkait pembahasan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Menurutnya, kunjungan itu menjadi penting untuk menghindari masalah pada RUU PKS jika nanti disahkan menjadi undang-undang.  Terutama, soal kemungkinan komplain dari masyarakat karena tidak menerima masukan dan tidak melakukan studi banding selama pembahasannya


"Pada gilirannya kita tidak ingin setelah undang-undang jadi, kita dikomplain orang, karena tidak lakukan studi banding, tidak melakukan serap masukan," kata Lodewijk di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/10).

Lodewijk mengakui, pembahasan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sensitif. Sehingga, perlu menerima masukan banyak pihak termasuk sejumlah studi banding.

Lanjut Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini, DPR RI juga memahami kondisi pandemi Covid-19. Terutama soal efisiensi anggaran yang akan dipakai dan ketersediaan negara tujuan menerima delegasi Baleg DPR RI.

"Kita lihat apakah negara itu menerima, kalau negara itu menerima ya kita (berangkat)," pungkasnya.

Rencana Baleg tersebut tertuang dalam surat dengan register LG/13489/DPR RI/IX/2021.

Rencananya, pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 6 November 2021 akan menuju Ekuador dan pada tanggal 16 sampai dengan 22 November 2022 ke Brazil.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya