Berita

Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia (TNI) ANgkatan Darat (KSAD), Andika Perkasa/

Politik

Riset Setara Institute: Jenderal Andika Ungguli Laksamana Yudo dan Marsekal Fajdar

SENIN, 04 OKTOBER 2021 | 11:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjadi sosok paling unggul sebagai kandidat Panglima TNI dibanding calon lain.

Hal itu tertuang dalam riset Setara Institue mengenai "Catatan Kinerja Reformasi TNI 2021 dan Temuan Survei Opini Ahli tentang Kandidat Panglima TNI" yang digelar pada medio 20 September 2011 hingga 1 Oktober 2021.

Dalam riset tersebut, Jenderal Andika lebih unggul dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono; dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Fajdar Prasetyo berdasarkan indikator aspek integritas, akseptabilitas, kapabilitas, responsivitas dan kontinuitas.


"Rata-rata kami menemukan bahwa para ahli menilai bahwa Jenderal Andika itu unggul dibanding dua kandidat lainnya (Laksamama Yudo dan Marsekal Fajdar)," kata peneliti Setara Institute, Ikhsan Yosarie saat memaparkan hasil risetnya secar daring, Senin siang (4/10).

Pada aspek integritas, Jenderal Andika Perkasa meraih 7,84 persen. Sedangkan Laksamana Yudo 7,83 persen dan Marsekal Fajdar 7,70 persen.

Pada aspek akseptabilitas, Jenderal Andika Perkasa juga unggul dari Laksamama Yudo dan Marsekal Fajdar. Andika mendapatkan 8,04 persen, Yudo 7,78 persen, Fadjar 7,65 persen.

Kemudian pada aspek responsivitas, Jenderal Andika masih unggul dengan nilai 8,20, Laksamana Yudo 8,11, dan Marsekal Fajdar 7,99. Lalu, pada aspek kapabilitas. Jenderal Andika masih unggul dari Laksamama Yudo dan Marsekal Fajdar. Andika mendapatkan nilai 8,25, Yudo 8,15, dan Fadjar 8,03.

Namun, pada aspek kontinuitas, Jenderal Andika Perkasa kalah dari Laksamana Yudo. Ini lantaran, Yudo masih memiliki waktu yang panjang jika menjadi Panglima TNI.

"Secara umum, Andika Perkasa mengungguli calon lainnya untuk 4 dimensi integritas, akseptabilitas, kapabilitas dan responsivitas. Sedangkan Yudo Margono unggul pada dimensi kontinuitas," demikian Ikhsan.

Riset Setara Institute ini menggunakan metode kuantitatif dalam bentuk survei menggunakan metode purposif (purposive sampling).

Survei ini dilakukan terhadap 100 ahli yang telah dipilih dan ditetapkan dengan klasifikasi yang spesifik dan relevan dengan penelitian ini, yakni mereka ahli pada isu pertahanan dan keamanan (Hankam), serta Hak Asasi Manusia (HAM).

Ahli-ahli tersebut berasal dari akademisi kampus dan elemen masyarakat sipil (NGO/Ormas). Penelitian dilakukan 20 September 2021-1 Oktober 2021.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Update: Korban Jiwa Longsor Bandung Barat 16 Orang

Minggu, 25 Januari 2026 | 21:52

Dede Sulaeman Wafat, Rencana MSBI Datangi Kantor FIFA di Zurich Dijadwal Ulang

Minggu, 25 Januari 2026 | 21:35

Kapolri Naikkan Pangkat Dua Anggota Polisi yang Tewas Tertabrak Truk TNI

Minggu, 25 Januari 2026 | 21:33

Kabar Duka Mantan Striker Timnas Dede Sulaeman Wafat di Lapang Bola

Minggu, 25 Januari 2026 | 20:58

Saut Minta KPK Selidiki Sengkarut Coretax

Minggu, 25 Januari 2026 | 20:50

PT ARA Bantah Gunakan Dokumen Palsu

Minggu, 25 Januari 2026 | 20:26

Debut Apik Raymond-Joaquin

Minggu, 25 Januari 2026 | 19:46

Tim Hukum Nadiem Makarim Tak Siap Hadapi JPU

Minggu, 25 Januari 2026 | 19:32

Wapres Gibran Minta Maaf ke Korban Longsor Bandung Barat

Minggu, 25 Januari 2026 | 19:18

Korupsi Sektor Pajak Terjadi karena Penyelewengan Kekuasaan

Minggu, 25 Januari 2026 | 18:59

Selengkapnya