Jamiluddin Ritonga: Yang Tidak Dapat Kendalikan Amarah Tidak Layak Jadi Pemimpin

Aksi Menteri Sosial Tri Rismaharini yang kembali melampiaskan kemarahannya dengan menunjuk-nunjuk seorang pendamping PKH di Gorontalo, Kamis (30/9) lalu dinilai sudah keterlaluan.

Gaya politik Risma yang selalu marah-marah itu sebaiknya disudahi. Sebab, Risma adalah pemimpin lembaga negara, sehingga tidak baik bagi pemerintah maupun rakyat.

"Pemimpin yang tak dapat mengendalikan amarahnya tentu tak layak menjadi pemimpin. Apalagi kalau dia sambil marah-marah mengambil keputusan, tentu akan berbahaya bagi lembaganya," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada wartawan, Senin pagi (4/10).

Menurutnya, aksi marah-marah Risma juga selalu membuat gaduh. Akibatnya, masyarakat justru semakin lebih tahu perilaku Risma yang hanya mengedepankan gaya marah-marah ketimbang kinerja.

"Karena hal itu sudah berulang dan selalu membuat gaduh, maka Risma sesungguhnya menjadi beban bagi Presiden Joko Widodo. Karena itu, selayaknya Jokowi mengevaluasi Risma sebagai menteri sosial," kata Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 - 1999 ini.

Harapannya, kata Jamiluddin, saat ada reshuffle kabinet, selayaknya Risma termasuk di dalamnya. Hal itu semata agar perilaku Risma tidak terus menerus menjadi beban presiden.

"Lagi pula masih banyak anak negeri yang memiliki kemampuan jauh lebih baik daripada Risma untuk mengurus masalah sosial. Jokowi tinggal memilih putra terbaik bangsa untuk menjadi menteri sosial. Masalahnya, apakah Jokowi berani mereshuffle Risma yang sama-sama kader PDIP?" pungkasnya.