Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan/Repro
Keputusan dari pemerintah Arab Saudi masih belum melunak untuk Indonesia, agar supaya jemaah umroh diberikan izin dan akses masuk ke tanah suci Mekkah.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mendesak pemerintah melakukan lobi-lobi secara intensif bersama Pemerintah Arab Saudi terkait izin pelaksanaan ibadah umrah bagi masyarakat Indonesia.
Teranyar, Syarief menerima informasi dari pemberitaan Saudi Gazette yang menyebut Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan kapasitas jemaah yang diizinkan umrah dan shalat di Masjidil Haram bertambah.
Dari keputusan baru tersebut pemeritah Arab Saudi mengizinkan sekitar 70 ribu menjadi 100 ribu jemaah per hari. Namun, dia menyayangkan jemaah asal Indonesia yang belum mendapatkan izin sama sekali untuk beribadah di Masjidil Haram.
Sedangkan Konsul Jenderal KJRI Jeddah mengonfirmasi, jemaah asal Indonesia memang belum diizinkan umrah dan beribadah di Masjidil Haram sampai sekarang.
Terkait hal tersebut, Syarief memandang Pemerintah Indonesia harusnya bisa meyakinkan pihak Saudi agar segera membuka pintu bagi jemaah Indonesia.
"Kebijakan seperti ini harusnya bisa dikomunikasikan dengan pihak Saudi sehingga jamaah asal Indonesia dapat kembali beribadah dan melaksanakan umrah di Masjidil Haram," ujar Syarief dalam keterangan tertulisnya, yang diterima Senin dini hari (4/10).
Syarief menilai posisi Indonesia punya daya tawar dengan Arab Saudi , karena jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia.
"Sehingga, Pemerintah harus terus melakukan lobi dengan intensif Pemerintah Saudi," imbaunya.
Bahan lobi dan negoiasi yang dipakai Indonesia mengembalikan kedudukan Indonesia adalah dengan meyakini bawa pemerintah bisa membeirkan jaminan keamanan ke Arab Saudi dengan menunjukkan data penanganan Covid-19 yang dalam tren membaik.
"Selama ini Pemerintah Indonesia telah dapat menurunkan angka penularan Covid-19 secara signifikan sekali. Harusnya, data tersebut ditunjukkan kepada Pemerintah Saudi sehingga menjadi penguat agar jemaah asal Indonesia mendapatkan izin melaksanakan umrah," demikiajn Syarief.
