Pede Ajukan Diri Jadi Penanggung Jawab Pengentasan Kemiskinan di Papua, Risma: Saya Siap Berkantor

Fokus pemerintah untuk menangani kondisi kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi hingga akhir 2021 ingin ikut diemban Menteri Sosial, Tri Rismaharini.

Tak tanggung-tanggung, Risma mengajukan dirinya sendiri untuk bisa diberi tanggung jawab menangani kemiskinan ekstrem di Papua.

"Aku nangani Papua. Jadi aku yang minta sendiri tangani Papua," ujar Risma di Jayapura, Minggu (3/10).

Menurut informasi yang dia terima dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Papua merupakan salah satu dari tujuh provinsi yang akan diatasi kemiskinannya hingga akhir tahun ini.

Maka dari itu, dirinya berinisiatif untuk ikut menyelesaikan masalah kemiskinan di Bumi Cendrawasih, bahkan dirinya juga berniat akan berkantor di Papua supaya bisa fokus dalam kerja pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.

"Karena itu mungkin nanti aku berkantor di sini (Papua)," katanya.

Kemiskinan ekstrem dikategorikan kepada daerah-daerah yang kondisi masyarakatnya langka kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan da akses informasi.

Sementara, Bank Dunia mendefiniskan kemiskinan ekstrem sebagai suatu keadaan masyarakat yang hidup dengan pendapatan yang kurang dari 1,90 dolar Amerika Serikat per orang per hari.

Merujuk data Badan Pusat Statistik Nasional (BPS), jumlah orang miskin di Indonesia ada sebanyak 27,54 juta jiwa. Sementara, warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem sebesar 10,86 juta.

Adapun dari angka tersebut, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), data kemiskinan ekstrem secara nasional berada di 212 kabupaten/kota dari 25 provinsi.