Berita

Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati/Net

Politik

Waktu Pemilu Belum Pasti, Neni Nur Hayati: Elite Politik Seakan Sedang Bermain Drama

MINGGU, 03 OKTOBER 2021 | 21:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Keputusan waktu pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 masih belum pasti. Pemerintah usul diadakan 15 Mei sedangkan hasil keputusan rapat di Komisi 2 DPR pada 6 September menyepaktai 21 Februari.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati berpendapat, penyebab dari ketidakpastian jadwal Pemilu serentak 2024 karena faktor intervensi pemerintah yang terlalu kuat.

Neni meminta intervensi harus diakhiri. Menurutnya, KPU harus konsisten pada jadwal perencanaan yang telah dirancang.


"Terlihat bahwa aktor elite politik seakan sedang bermain drama, untuk meningkatkan status sosialnya dimata publik, demi kepentingan pribadi dan kelompoknya," demikian kata Neni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/10).

Analisa Neni, pengelolaan kesan lebih dominan untuk kelompoknya dibandingkan dengan mengedepankan kepentingan publik.

Dalam pandangan Neni, bila tarik ulur jadwal pemilihan ini tidak segera ditetapkan dan disepakati, maka dikhawatirkan berpotensi menimbulkan masalah baru.

Dengan demikian, akan berdampak pada kacaunya perencanaan penyelenggaraan Pemilu yang sudah disiapkan matang, termasuk masalah anggaran Pemilu.

"Jangan sampai alih-alih Pemilu serentak ini digelar untuk mengfisiensi anggaran justru yang terjadi pembengkakan anggaran karena berbagai risiko yang tidak diperhitungkan dan ketidakmampuan mengatasi komplesitas teknis," demikian kata Neni.

Keputusam waktu pelaksanaan Pemilu belum diambil karena Mendagri Tito Karnavian meminta Pemilu tidak diadakan pada 21 Februari 2024. Belakangan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, pemerintah mengusulkan Pemilu dilaksanakan pada tanggal 15 Mei.

Sejauh ini fraksi yang setuju dengan usulan pemerintah adalah Partai Golkar, Partai Nasdem, PAN dan Partai Gerindra.

Waktu pelaksaan Pemilu ditargetkan sudah diputuskan sebelum masa reses yakni 7 Oktober mendatang.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya