Berita

Koalisi Masyarakat Indonesia (Komando) geruduk Istana Negara/Ist

Nusantara

Koalisi Masyarakat Indonesia Geruduk Istana Negara, Persoalkan Investasi Rp2,1 Triliun Telkomsel ke Gojek

SABTU, 02 OKTOBER 2021 | 04:06 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sekolompok orang yang menatasamakan diri Koalisi Masyarakat Indonesia (Komando) geruduk Istana Negara, Jakarta, Jumat siang (1/10).

Kedatangan mereka untuk menyampaikan persoalan investasi Telkomsel kepada perusahaan tranpostasi daring, Gojek senilai Rp 2,1 triliun.

Kordinator aksi, Prasetyo mengatakan, persoalan itu terutama soal legalitas investasi dalam hal izin dari Singapore Telecommunication (Singtel). Pasalnya, saham mayoritas Telkomsel memang dimiliki perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Telkom sebesar 65 persen dan 35 persen lainnya dipegang Singtel.


Karena uang yang digunakan untuk investasi ke Gojek adalah uang negara, kata Prasetyo, maka setiap satu rupiah yang keluar dari kas negara wajib dipertanggungjawabkan.

"Terlebih jika uang tersebut jumlahnya triliunan rupiah. Mau tidak mau hal itu harus dilaksanakan dalam mekanisme yang jelas dan transparan untuk penggunaannya," kata Prasetyo.

Apalagi kata Prasetyo, belum jelas juga untung rugi dari investasi Telkomsel pada Gojek. Termasuk juga soal tujuan investasi dan faktor risiko yang belum ada kejelasan.

Bahkan, dia memandang alasan investasi sebagai apresiasi pada perusahaan dalam negeri seperti Gojek, tidak masuk akal. Begitu juga jika soal pengolahan big data, maka Telkomsel dia yakini lebih baik dari Gojek.

"Alasan Telkomsel berinvestasi ke Gojek karena untuk mengapresiasi karya anak bangsa adalah alasan yang dibuat-dibuat. Big Data yang dimiliki Telkomsel jauh lebih besar dari Gojek. Investasi dengan uang negara sebesar itu bisa digunakan fokus untuk mengembangkan internal perusahaan," tegasnya..

Dia melanjutkan, investasi Telkomsel ke Gojek merupakan langkah yang tidak cerdas. Hal ini jika melihat saham Gojek tidak diminati publik meski telah merger dengan Tokopedia.

"Faktornya bisa banyak yang membuat suatu perusahaan bisa menjadi tak punya nilai. Jika hal ini terjadi pada Telkomsel, lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas kerugian uang negara tersebut?," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya