Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Iwan Sumule: Prof Mahfud, Ingat di Pemerintahan Ada yang Pelihara Hama Demokrasi!

JUMAT, 01 OKTOBER 2021 | 16:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dinilai berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah.

Penilaian itu disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat mendengar Mahfud MD menyebut buzzer atau pendengung di media sosial sebagai hama demokrasi.

Menurutnya, pernyataan Mahfud yang disampaikan dalam diskusi di Twitter Space bersama Didik Rachbini, Rabu (29/9) itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Di mana pemerintah sebagaimana catatan ICW, telah menghabiskan dana Rp 1,29 triliun untuk aktivistas digital sejak 2014 hingga 2020.


“Ingat! Prof. Mahfud, di pemerintahan ada yang memelihara buzzer yang anda sebut hama, bahkan membayar buzzer puluhan miliaran rupiah dari uang rakyat,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/10).

Iwan Sumule mengatakan bahwa pernyataan Mahfud yang berbeda dari kenyataan ini bukan hanya sekali disampaikan.

Menurut ingatannya, Mahfud pernah mengatakan, jika pemimpin sudah tidak dipercaya rakyat, maka pemimpin itu harus mundur.

“Tapi faktanya, orang baru diskusi saja sudah dianggap makar,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya