Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Iwan Sumule: Prof Mahfud, Ingat di Pemerintahan Ada yang Pelihara Hama Demokrasi!

JUMAT, 01 OKTOBER 2021 | 16:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dinilai berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah.

Penilaian itu disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat mendengar Mahfud MD menyebut buzzer atau pendengung di media sosial sebagai hama demokrasi.

Menurutnya, pernyataan Mahfud yang disampaikan dalam diskusi di Twitter Space bersama Didik Rachbini, Rabu (29/9) itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Di mana pemerintah sebagaimana catatan ICW, telah menghabiskan dana Rp 1,29 triliun untuk aktivistas digital sejak 2014 hingga 2020.

“Ingat! Prof. Mahfud, di pemerintahan ada yang memelihara buzzer yang anda sebut hama, bahkan membayar buzzer puluhan miliaran rupiah dari uang rakyat,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/10).

Iwan Sumule mengatakan bahwa pernyataan Mahfud yang berbeda dari kenyataan ini bukan hanya sekali disampaikan.

Menurut ingatannya, Mahfud pernah mengatakan, jika pemimpin sudah tidak dipercaya rakyat, maka pemimpin itu harus mundur.

“Tapi faktanya, orang baru diskusi saja sudah dianggap makar,” tutupnya.

Populer

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Dulu Berjaya Kini Terancam Bangkrut, Saham Taxi Hanya Rp2 Perak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:05

PPP Lolos Parlemen, Pengamat: Jangan Semua Dikaitkan Unsur Politis

Senin, 20 Mei 2024 | 22:19

Bikin Resah Nasabah BTN, Komnas Indonesia Minta Polisi Tangkap Dicky Yohanes

Selasa, 14 Mei 2024 | 01:35

Massa Geruduk Kantor Sri Mulyani Tuntut Pencopotan Askolani

Kamis, 16 Mei 2024 | 02:54

Ratusan Tawon Serang Pasukan Israel di Gaza Selatan

Sabtu, 11 Mei 2024 | 18:05

Siapa Penantang Anies-Igo Ilham di Pilgub Jakarta?

Minggu, 12 Mei 2024 | 07:02

UPDATE

Dalil Tak Kuat, MK Tolak Lagi Gugatan PPP untuk Dapil Jateng

Selasa, 21 Mei 2024 | 15:57

DPR Bantah Ada Rapat Diam-diam Soal Revisi UU MK

Selasa, 21 Mei 2024 | 15:36

Harga Minyak Loyo Buntut Sinyal The Fed Menahan Suku Bunga

Selasa, 21 Mei 2024 | 15:24

BI dan DPD Kolaborasi Tekan Laju Inflasi Lewat Pemberdayaan UMKM

Selasa, 21 Mei 2024 | 15:05

Semangat Kebangkitan Nasional, Saatnya Kembali Bersatu

Selasa, 21 Mei 2024 | 14:54

DPR Ungkap Ada Permintaan Menyamakan Masa Pensiun Polri dan Kejaksaan

Selasa, 21 Mei 2024 | 14:50

Upacara Pemakaman Mendiang Presiden Raisi Dimulai di Tabriz

Selasa, 21 Mei 2024 | 14:45

Nasib Ribuan Karyawan Polo Ralph Lauren Ada di Tangan MA

Selasa, 21 Mei 2024 | 14:44

Partai Buruh dan Gelora Yakin MK Kabulkan Gugatan UU Pilkada

Selasa, 21 Mei 2024 | 14:42

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Nurul Ghufron

Selasa, 21 Mei 2024 | 14:41

Selengkapnya