Berita

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Ist

Publika

Anies Baswedan Tak Berhenti Diserang Fitnah

Oleh: Tony Rosyid
JUMAT, 01 OKTOBER 2021 | 15:20 WIB

BEDA kritik dengan fitnah. Kritik berbasis data, fitnah bertolak belakang dengan data.

Di negara demokrasi, kritik dibutuhkan. Penguasa kebijakan dan pengguna anggaran harus diawasi. Salah, harus diingatkan. Keliru, mesti ditegur. Selain legislatif, ormas, LSM, para akademisi dan aktivis serta rakyat secara umum, harus ikut ambil peran. Tidak boleh membiarkan pemerintah salah.

Soal cara mengkritik, itu beragam. Banyak pilihan sesuai dengan selera. Silakan berlomba untuk mencari cara yang paling tepat dan efektif.


Sampai di sini, kritik menjadi sarana check and balances yang mutlak dibutuhkan.

Di era medsos, fitnah lebih massif daripada kritik. Mungkin orang yang paling banyak dapat fitnah salah satunya adalah Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta ini memang termasuk kepala daerah yang punya daya tahan dan cukup matang pengalamannya dalam menghadapi banyak fitnah.

Dibilang fitnah, karena setelah diklarifikasi, semua datanya hoax. Mulai uang suap reklamasi, terlibat korupsi rumah DP 0%, dapat hadiah rumah mewah, sampai soal Formula E.

Yang terakhir ini lagi ramai. Bahkan "mendadak" jadi kajian di Bas'ul Masail. Karena mendadak, muncul "duga-duga". Jangan-jangan... Jangan-jangan...

Anies, sebagai Gubernur yang dapat amanah rakyat, harus dikasih masukan.  Perlu juga dikritik. Dialog harus terus dikembangkan agar ada keseimbangan dan kontrol. Ini sehat dan mendidik buat rakyat.

Tapi, jika fitnah yang muncul atas nama kritik, tentu ini tidak sehat. Jangan ajari rakyat untuk berdusta. Terutama mereka yang saat ini jadi public figure, atau politisi: mesti terukur bicaranya. Harus objektif.

Suara kalian direkam oleh rakyat, bahkan diabadikan oleh sejarah. Jangan sampai kelak anak cucu bilang bahwa mereka punya orang tua dan kakek yang suka berdusta dan gemar menfitnah.

Soal Formula E. Ada yang bilang pemborosan. Kenapa tidak juga bilang: PON, Asian Games, MotoGP Mandalika 2022, itu pemborosan? Kenapa hanya menyoal Formula E saja? Dari sini saja sudah tidak objektif.

Semua event besar seperti di atas, dibiayai oleh negara melalui APBN atau APBD. Untuk Formula E, sudah dibayarkan sejak 2019. Totalnya Rp 560 miliar. Saat itu belum ada pandemi. Setelah pandemi, jadual Formula E disesuaikan. Ini tidak hanya berlaku untuk Jakarta, tapi berlaku juga untuk semua kota di dunia.

Setelah 2019, tidak ada lagi pengeluaran dari APBD di luar Rp 560 miliar untuk event Formula E selama tiga tahun berturut-turut (2022, 2023, dan 2024). Semua diurus B to B antara Jakpro dengan FEO.

Jadi, tidak mengambil dana dari pos lain, seperti dana Covid-19 atau lain-lain. Malah, Jakarta termasuk kota di dunia yang sukses dalam penanganan Covid-19.

Ada setidaknya tiga keuntungan penyelenggaraan event-event bertaraf internasional, termasuk Formula E.

Pertama, keuntungan ekonomi. Untuk jangka menengah dan panjang, akan mendorong dunia investasi.

Kedua, ini menjadi sarana mengangkat citra Indonesia di mata dunia. Formula E disiarkan 40 TV internasional dan ditonton di 150 negara.

Ketiga, mendorong berkembangnya teknologi otomotif, terutama yang ramah lingkungan. Formula E menggunakan bahan bakar listrik, dan itu ramah lingkungan.

Keempat, keuntungan finansial untuk BUMD, dalam hal ini adalah Jakpro. Ini bisnis. Bisnis mengejar keuntungan. Dan keuntungan itu masuk BUMD, berarti akan jadi milik negara.

Jadi, banyak beredar isu terkait dengan Formula E itu, umumnya tidak memiliki data. Jika model begini cara dialog dan komunikasi politik para elite, berpotensi merusak mental dan narasi rakyat.

Secara politis, banjirnya fitnah akan menguntungkan bagi Anies Baswedan. Selama Anies mau dengan telaten melakukan klarifikasi, maka kecenderungan publik akan semakin positif.

Secara alami, ini akan jadi penggung yang sangat efektif bagi Anies. Ini yang barangkali salah atau tidak matang untuk diperhitungkan oleh mereka yang mengambil posisi sebagai rival Anies.

Fitnah seperti umpan bola lambung. Anies hanya perlu menyiapkan data-data akurat untuk klarifikasi. Dengan kelengkapan dan akurasi data, serta komunikasi yang santun dan terukur, klarifikasi itu jadi smash yang sangat mematikan.

Smash ini yang membuat para penonton selama ini riuh bertepuk tangan, memberi dukungan dan puas. Hasilnya? Anies selalu tampil sebagai pemenangnya.

Rakyat harus terus dukung Anies untuk melakukan klarifikasi, agar narasi-narasi yang dibangun atas asumsi dan fitnah tidak menular dan meracuni pikiran rakyat.

Silakan kritik, berdebat, dan berkompetisi. Tapi ingat, kepentingan rakyat dan nasib bangsa harus jadi prioritas.

*Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya