Berita

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Dukovany/Net

Dunia

Diplomat Rusia Kecam Praha yang Tidak mengikutsertakan Beijing dan Moskow dalam Tender Pembangunan Pembangkit Nuklir di Ceko

JUMAT, 01 OKTOBER 2021 | 15:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Ceko untuk mengecualikan China dan Rusia dari kerja sama membangun unit listrik baru di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (NPP) Dukovany, mendapat kecaman keras dari Rusia.

Wakil Direktur Departemen Informasi dan Pers Kementerian Luar Negeri Rusia Alexey Zaitsev mengatakan hal itu sebagai diskriminatif.

"Sangat disesalkan bahwa Praha telah melakukan pendekatan politis yang bertentangan dengan logika ekonomi dan merugikan kepentingan bisnis Ceko yang relevan," katanya, dalam konferensi pers Kamis (30/9).


Presiden Ceko Milos Zeman menandatangani undang-undang yang sebelumnya disetujui oleh kedua majelis parlemen Ceko tentang langkah-langkah untuk transisi Republik Ceko ke energi rendah emisi.

Menurur Zaitsev, undang-undang tersebut bertujuan mendiskriminasi calon peserta dari Rusia dan China dalam proyek memperluas PLTN Dukovany Ceko. Ia menduga ide itu adalah inisiatif oposisi liberal sayap kanan.

Undang-undang tersebut menetapkan mekanisme lain yang menghalangi partisipasi perusahaan Rusia dan China dalam proyek nuklir Ceko, kata diplomat itu.

"Undang-undang tersebut sebenarnya hanya berlaku bagi pemasok dari negara-negara yang menjadi anggota Perjanjian WTO 1996, sementara Rusia dan China bukan pihak dalam perjanjian itu," katanya, seperti dikutip dari Tass.

Zaitsev  mengingatkan, bukan rahasia bahwa perusahaan negara Rosatom, yang tidak hanya pemimpin di sektor tenaga nuklir global tetapi juga mitra lama dan tradisional Republik Ceko, bermaksud untuk berpartisipasi dalam tender untuk memperluas PLTN Ceko.  

"Bukankah selama beberapa dekade Rosatom selalu bekerja sama dengan Ceko," ujarnya.

Pembangunan unit daya baru di PLTN Dukovany akan dimulai paling cepat pada tahun 2029 dan uji coba dijadwalkan pada tahun 2036.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Bos Exxon Prediksi Harga Minyak Bakal Lebih Meledak

Sabtu, 02 Mei 2026 | 14:21

SSMS Bagikan Dividen Rp800 Miliar dari Laba 2025

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:51

Postidar Kecam Video Diduga Pernyataan Amien Rais soal Sekkab Teddy

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:18

Bank Dunia Proyeksikan Harga Emas dan Perak Turun pada 2027

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:00

Hardiknas 2026, Komisi X DPR Ingin Pendidikan Berkualitas Merata ke Pelosok

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:37

Polda Metro Pulangkan 101 Orang yang Diamankan Saat May Day

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:30

China Minta PBB Tinjau Ulang Rencana Penarikan Pasukan UNIFIL dari Lebanon

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:21

Ratusan Demonstran Ditangkap dalam Aksi Hari Buruh di Turki

Sabtu, 02 Mei 2026 | 11:17

Komisi III DPR: Pemberantasan Narkoba Tak Boleh Kendor!

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:59

Yen Bergolak: Intervensi Jepang Paksa Dolar AS Rasakan Kerugian Mingguan Terburuk

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:41

Selengkapnya