Berita

Anggota DPR RI Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah/Ist

Politik

Luluk Nur Hamidah Minta Pemerintah Tak Rugikan Petani atas Nama Investasi

JUMAT, 01 OKTOBER 2021 | 01:19 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Anggota DPR RI Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah mendorong peningkatan kualitas petani dan penyuluh Bumi Intanpari. Legislator Komisi IV itu juga mewanti-wanti pemerintah tak tergiur investasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan hilangnya lahan pertanian.

Mbak Luluk mengungkapkan, rata-rata warga Nahdlatul Ulama itu bekerja sebagai petani, KH Hasim Asy'ari bilang, kita punya hutang pada petani. Presiden Soekarno juga bilang, mati hidupnya bangsa tergantung pada petani. Dunia bisa kolaps jika pangan tak terurus. Untuk itu ia akan terus berkomitmen agar petani itu sejahtera.

"Saya senang bekerja di sini, berurusan dengan petani nelayan dan peternak, mereka itu pahlawan kita. Kesejahteraan meraka jadi fokus utama kerja-kerja politik kita," jelasnya saat acara Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petani dan penyuluh di Provinsi Jawa Tengah bersama Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang di Hotel Kusuma Sahid Prince, Kamis, (30/9).


Macan Senayan yang terpilih dari dapil Jateng IV (Wonogiri, Sragen, Karanganyar) itu juga menyoroti isue perubahan iklim, hal itu tentu akan berdampak pada sektor pertanian. Karena saat ini semakin sulit membaca cuaca. "Untuk itu pola hidup harus semakin arif. Lahan hijau harus dijaga. Stop dulu moratorium dan investasi yang merusak. Kita tak ingin seperti Kalimantan karena hancurnya hutan, jadi banjir," tegasnya.

Ditegaskan lagi, jangan sampai iming-iming investasi itu mengancam pertanian. Harapannya ke depan bisa diselenggarakan pertanian yang bijak, agriculture, kurangi pupuk berbahaya, pelan-pelan menuju pertanian hijau.

"Karena tren saat ini pangan sehat lebih dihargai daripada pangan yang banyak," tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya