Berita

Perwira Angkatan Udara AS lewat di depan drone MQ-9 Reaper di pangkalan udara Kandahar, Afghanistan, pada Januari 2018/Net

Dunia

Taliban Ancam AS Jika Terus Nekat Terbangkan Drone di Langit Afghanistan

KAMIS, 30 SEPTEMBER 2021 | 07:56 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan AS untuk tetap melakukan serangan pesawat tak berawak alias drone terhadap teroris ISIS-K dan target lainnya di Afghanistan mendapat tanggapan keras dari Taliban.

Dalam pernyataannya yang dirilis media Afghanistan, kelompok itu mengancam AS dengan 'konsekuensi negatif' jika Washington terus menerus melanggar wilayah udara Afghanistan yang bertentangan dengan hukum internasional.  

Namun, kelompok itu tidak merinci rincian 'konsekuensi' seperti apa yang mereka maksud.


"Wilayah udara suci Afghanistan sedang diduduki oleh pesawat tak berawak AS. Pelanggaran ini harus diperbaiki dan dicegah," kata Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid, seperti dikutip dari Al-Arabiya, Kamis (30/9).

Sebelumnya, ketika ditanya apakah wilayah udara di atas Afghanistan dianggap sebagai wilayah udara Taliban yang berdaulat, juru bicara departemen Pertahanan AS John Kirby mengatakan: "Kami mempertahankan semua otoritas yang diperlukan untuk melaksanakan operasi kontraterorisme di cakrawala."

“Tanpa berbicara tentang aturan keterlibatan khusus seputar serangan udara, saat ini tidak ada persyaratan untuk membersihkan wilayah udara dengan Taliban. Dan kami tidak berharap bahwa serangan kontraterorisme di masa depan akan bergantung pada izin seperti itu," tambahnya.

Sejak menguasai Afghanistan pada 15 Agustus, Taliban telah berusaha untuk menegaskan otoritas mereka dalam menjalankan negara dan menuntut pemerintahnya diakui oleh masyarakat internasional.

Namun, hingga saat ini tidak ada negara yang mengakui Taliban sebagai pemerintah Afghanistan dan Gedung Putih bulan lalu menolak kesempatan untuk bergegas mengakui legitimasi pemerintah Taliban oleh AS atau sekutunya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya