Anggota DPD RI Fahira Idris/Net
Segala bentuk pelonggaran kegiatan harus dilakukan secara berkala, tepat dan terukur. Ini lantaran Covid-19 masih ada dan masih memiliki kemampuan untuk menular.
Begitu tegas anggota DPD RI Fahira Idris kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (29/9).
Secara berkala yang dimaksud adalah pelonggaran harus dimulai dari kegiatan-kegiatan yang esensial terlebih dahulu untuk kemudian dievaluasi efektivitasnya.
“Jika memang di lapangan berjalan baik, baru kemudian merumuskan kebijakan pelonggaran untuk kegiatan lainnya,†jelasnya.
Kebijakan pelonggaran kegiatan dan mobilitas, lanjut Fahira, juga harus tepat terutama dari sisi waktu atau timing. Artinya, harus ada jeda waktu yang cukup antara selesainya gelombang kedua dengan kebijakan pelonggaran kegiatan dan mobilitas.
Jeda waktu ini penting untuk menguatkan pondasi mitigasi dan memastikan tingkat penularan benar-benar turun tentunya sesuai dengan data yang akurat dan komprehensif.
Selain itu, kebijakan pelonggaran kegiatan selama pandemi juga harus terukur agar tidak menjadi pemicu penambahan kasus positif baru.
Artinya, kebijakan pelonggaran dilakukan karena semua prasyarat sudah terpenuhi misalnya implementasi test, tracing, treatment (3T) sudah sesuai standar, tingkat positivity rate harian turun di bawah standar yang ditetapkan WHO, cakupan vaksinasi sudah tinggi dan disiplin masyarakat jalan protokol kesehatan semakin baik.
“Jadi kunci melakukan pelonggaran kegiatan apalagi kegiatan skala besar harus dilakukan secara berkala, tepat dan terukur. Menghadapi pandemi ini memang butuh kesabaran ‘tingkat tinggi’ dan ketelitian yang mendalam agar situasi yang sudah cukup baik ini semakin terus membaik,†demikian Senator Jakarta ini.
