Lebih dari 80 pekerja bantuan termasuk beberapa yang dipekerjakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) diduga terlibat dalam pelecehan dan eksploitasi seksual selama krisis Ebola di Republik Demokratik Kongo.
Hal itu terungkap dari laporan komisi independen pada Selasa (28/9) waltu setempat.
Temuan terbaru itu merupakan pengembangan atas penyelidikan Thomson Reuters Foundation dan The New Humanitarian yang dilakukan tahun lalu, di mana lebih dari 50 wanita menuduh pekerja bantuan dari WHO dan badan amal lainnya menuntut seks sebagai imbalan pekerjaan antara 2018-2020.
Dalam laporannya, komisi menemukan bahwa setidaknya 21 dari 83 tersangka pelaku dipekerjakan oleh WHO, dan bahwa pelanggaran, termasuk sembilan tuduhan pemerkosaan, dilakukan oleh staf nasional dan internasional.
"Tim peninjau telah menetapkan bahwa para korban yang diduga dijanjikan pekerjaan sebagai imbalan hubungan seksual atau untuk mempertahankan pekerjaan mereka," kata anggota komisi Malick Coulibaly dalam konferensi pers, seperti dikutip dari
Reuters, Rabu (29/9).
"Banyak dari pelaku laki-laki menolak untuk menggunakan kondom dan 29 dari perempuan hamil dan beberapa dipaksa untuk kemudian digugurkan oleh pelakunya," tambahnya.
Pejabat terkait mengatakan para pelaku telah dilarang dari pekerjaan WHO di masa depan, sementara kontrak empat orang yang dipekerjakan oleh badan tersebut telah dihentikan.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang telah berjanji tidak menoleransi pelecehan seksual telah meminta maaf kepada para korban.
"Apa yang terjadi pada Anda seharusnya tidak pernah terjadi pada siapa pun. Itu tidak dapat dimaafkan. Prioritas utama saya adalah memastikan bahwa para pelaku tidak dimaafkan tetapi dimintai pertanggungjawaban," katanya.
Juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres juga meminta maaf dan berterima kasih kepada para korban atas keberanian mereka bersaksi.
