Berita

Orang-orang berkumpul selama protes terhadap vaksin Covid yang diamanatkan dan paspor vaksin, di New York City, 27 September 2021/Net

Dunia

Kota New York Dikepung Pendemo, Tuntut Hapus Aturan Wajib Vaksin dan Paspor Covid

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 16:03 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pengunjuk rasa mengepung New York City dan sekitarnya, menuntut pihak berwenang mencabut perintah vaksinasi wajib yang ditujukan untuk kategori pekerja tertentu serta sistem paspor yang diterapkan di NYC.

Reuters melaporkan, massa yang diperkirakan berjumlah sekitar seribu orang terlihat berbaris di Manhattan, Staten Island , dan di tempat lain di kota pada Senin sore dan malam (27/9) waktu setempat.

Dari rekaman video yang beredar di dunia maya, mereka terdengar meneriakkan "Tubuhku, pilihanku!" menggemakan slogan aktivis pro-aborsi, serta “Tidak berarti tidak!”


Banyak juga dari pendemo yang meneriakkan kata-kata kasar untuk Presiden AS Joe Biden dan Walikota NYC Bill De Blasio. Yang lain terlihat mengibarkan spanduk menentang mandat vaksin dan paspor digital.

Demonstrasi lain juga meletus di bagian utara, seperti di Rochester, di mana satu kelompok berkumpul untuk memprotes mandat vaksin bagi petugas kesehatan di luar Strong Memorial Hospital.

Sebuah karavan protes juga melewati Staten Island sebelumnya pada hari Senin, dilaporkan melakukan perjalanan ke sejumlah sekolah umum setempat untuk memprotes mandat yang akan datang. Dipimpin oleh sebuah mobil pick-up berwarna putih, arak-arakan yang riuh itu terlihat membawa berbagai macam tanda dan spanduk berwarna-warni di jalan yang ramai.

Selain mandat untuk jenis pekerja tertentu, sejak pertengahan Agustus, warga New York juga harus menunjukkan bukti bahwa mereka menerima setidaknya satu dosis vaksin Covid-19, atau dilarang masuk ke restoran dan sejumlah ruang publik tertutup lainnya.

New York adalah kota besar pertama di AS yang meluncurkan 'paspor' seperti itu, mencerminkan kebijakan yang diterapkan di Prancis dan di tempat lain di luar negeri. Negara bagian dan daerah lain, seperti Hawaii, telah mengadopsi sistem izin vaksin serupa.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya