Berita

Orang-orang berkumpul selama protes terhadap vaksin Covid yang diamanatkan dan paspor vaksin, di New York City, 27 September 2021/Net

Dunia

Kota New York Dikepung Pendemo, Tuntut Hapus Aturan Wajib Vaksin dan Paspor Covid

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 16:03 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pengunjuk rasa mengepung New York City dan sekitarnya, menuntut pihak berwenang mencabut perintah vaksinasi wajib yang ditujukan untuk kategori pekerja tertentu serta sistem paspor yang diterapkan di NYC.

Reuters melaporkan, massa yang diperkirakan berjumlah sekitar seribu orang terlihat berbaris di Manhattan, Staten Island , dan di tempat lain di kota pada Senin sore dan malam (27/9) waktu setempat.

Dari rekaman video yang beredar di dunia maya, mereka terdengar meneriakkan "Tubuhku, pilihanku!" menggemakan slogan aktivis pro-aborsi, serta “Tidak berarti tidak!”

Banyak juga dari pendemo yang meneriakkan kata-kata kasar untuk Presiden AS Joe Biden dan Walikota NYC Bill De Blasio. Yang lain terlihat mengibarkan spanduk menentang mandat vaksin dan paspor digital.

Demonstrasi lain juga meletus di bagian utara, seperti di Rochester, di mana satu kelompok berkumpul untuk memprotes mandat vaksin bagi petugas kesehatan di luar Strong Memorial Hospital.

Sebuah karavan protes juga melewati Staten Island sebelumnya pada hari Senin, dilaporkan melakukan perjalanan ke sejumlah sekolah umum setempat untuk memprotes mandat yang akan datang. Dipimpin oleh sebuah mobil pick-up berwarna putih, arak-arakan yang riuh itu terlihat membawa berbagai macam tanda dan spanduk berwarna-warni di jalan yang ramai.

Selain mandat untuk jenis pekerja tertentu, sejak pertengahan Agustus, warga New York juga harus menunjukkan bukti bahwa mereka menerima setidaknya satu dosis vaksin Covid-19, atau dilarang masuk ke restoran dan sejumlah ruang publik tertutup lainnya.

New York adalah kota besar pertama di AS yang meluncurkan 'paspor' seperti itu, mencerminkan kebijakan yang diterapkan di Prancis dan di tempat lain di luar negeri. Negara bagian dan daerah lain, seperti Hawaii, telah mengadopsi sistem izin vaksin serupa.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Samsudin Pembuat Konten Tukar Pasangan Segera Disidang

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:57

Tutup Penjaringan Cakada Lamteng, PAN Dapatkan 4 Nama

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:45

Gerindra Aceh Optimistis Menangkan Pilkada 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:18

Peringatan Hari Buruh Cuma Euforia Tanpa Refleksi

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:55

May Day di Jatim Berjalan Aman dan Kondusif, Kapolda: Alhamdulillah

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:15

Cak Imin Sebut Negara Bisa Kolaps Kalau Tak Ada Perubahan Skenario Kerja

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:39

Kuliah Tamu di LSE, Airlangga: Kami On Track Menuju Indonesia Emas 2045

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:16

TKN Fanta Minta Prabowo-Gibran Tetap Gandeng Generasi Muda

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:41

Ratusan Pelaku UMKM Diajari Akselerasi Pasar Wirausaha

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:36

Pilgub Jakarta Bisa Bikin PDIP Pusing

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:22

Selengkapnya