Berita

Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun/Net

Politik

Angka Kemiskinan Meningkat, Wajar Kepuasan Masyarakat pada Jokowi Terus Menurun

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 12:44 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Temuan Indikator dalam tiga survei terakhir menyatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo terus menurun.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi mengatakan, tingkat kepuasan akumulatif terbaru berada di angka 58,1 persen.

Merespons temuan itu, Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun melihat ada dua alasan utama mengapa kepuasan masyarakat pda kepemimpinan Jokowi menurun.


Pertama, penanganan Covid-19 yang dinilai masyarakat kurang memuaskan dan kedua karena krisis ekonomi akibat hantaman pandemi dalam dua tahun terakhir.

"Kita lihat ini saling berkaitan. Kebijakan pembatasan mobilitas yang ketat tanpa ada kejelasan waktu akan berakhir membuat masyarakat kesulitan melakukan aktivitas ekonomi," demikian kata Rico Marbun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (28/9).

Lebih lanjut, Rico menjelaskan bahwa mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan terus meningkat. Setidaknya data terbaru ada 2,76 juta jiwa orang miskin baru, dengan total orang miskin saat ini sebanyak 27,55 juta orang.

Kata Rico, situasi makin memprihatinkan saat menggali data masyarakat yang berpotensi miskin. Bisa dipastikan jumlahnya akan lebih banyak.

"Total orang miskin sekarang 27,55 juta. Ini belum lagi menghitung mereka yang hampir miskin," pungkas Rico.

Angka kepuasan pada Jokowi, kata Burhanuddin turun dari survei pada periode April 2021 yang mencatat kepuasan 64 persen dan pada Juli 2021 tercatat kepuasan masyarakat 59 persen.

Pada survei terbaru Indikator, lanjut Burhanuddin, masyarakat yang mengaku kutang puas tercatat 34 persen dan tidak puas sama sekali 2,4 persen.

"Sementara ada 5,6 persen reaponden mengaku tidak tahu atau tidak jawab," pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya