Berita

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra/Net

Politik

Rachland Nashidik: Seharusnya Yusril Berterima Kasih Pada AHY yang Beri Rekomendasi Anaknya Maju Pilkada

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 09:11 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Alasan menciptakan demokrasi yang sehat dari pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra saat memilih menjadi kuasa hukum kubu Moeldoko dan menggugat AD/ART Partai Demokrat dipertanyakan. Bagi Wasekjen DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik alasan itu mengada-ada.

Dia kemudian menelusuri mulai kapan dan dari mana ide menyehatkan demokrasi muncul di benak Yusril.

“Faktanya, Yusril tak peduli pada ide "demokrasi yang sehat" pada saat ia berkepentingan mendapat rekomendasi Partai Demokrat bagi anaknya,” ujar Rachland kepada wartawan, Selasa pagi (28/9).


Pada Pilkada Belitung Timur 2020 lalu, anak Yusril, Yuri Kemal Fadlullah berpasangan dengan Nurdiansyah. Pasangan ini mendapat dukungan dari 7 partai, yaitu PBB, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Hanura, PAN, Perindo, dan Partai Demokrat.

Kembali ke Rachland. Menurutnya, ide “demokrasi yang sehat” baru datang pada Yusril belakangan ini. Tepatnya setelah kubu Moeldoko yang menggelar Kongres Luar Biasa mengatasnamakan Partai Demokrat di Deliserdang memberi Yusril pekerjaan untuk membatalkan AD/ART Partai Demokrat.

Sebelum Moeldoko cs datang, Yusril tidak peduli pada AD/ART Partai Demokrat, apalagi terpikir mengajukan gugatan.

“Sebaliknya, ia justru berterima kasih pada Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres 2020, yang memberi anaknya rekomendasi untuk bertarung dalam pilkada,” sambung Rachland.

Singkatnya, Rachland inging mengatakan bahwa Yusril tidak menggali ide "demokrasi yang sehat" dari bumi kemaslahatan publik. Semua dalih itu cuma gincu untuk mendandani upayanya membuka jalan bagi niat jahat dan praktik politik hina kubu Moeldoko membegal Partai Demokrat.

“Sampai di sini, harusnya juga jelas, kenapa kader Demokrat bereaksi keras padanya. Yusril sudah mendapat kemanfaatan dari AD/ART Demokrat saat dia memiliki kepentingan terhadap karir politik anaknya. Tidakkah seharusnya dengan demikian Yusril memilih sikap etis, menjauhi kemungkinan conflict of interest, dengan menolak permintaan kubu para begal itu?” tanya Rachlanf.

“Setidaknya, Yusril bisa memajukan advokat lain demi konsistensinya sendiri. Ia sebenarnya bisa bekerja di belakang layar saja.” tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya