Berita

Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio/Net

Dunia

Pemerintahan Taliban Tak Bisa Diakui, Tapi Dunia Harus Membantu Rakyat Afghanistan

SENIN, 27 SEPTEMBER 2021 | 12:51 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintahan Taliban di Afghanistan tidak akan mungkin diakui. Tetapi dunia harus membantu rakyat Afghanistan yang membutuhkan.

Begitu yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio dalam sebuah wawancara pada Minggu (26/9), seperti dimuat Reuters.

"Pengakuan pemerintah Taliban tidak mungkin karena ada 17 teroris di antara para menteri, serta hak asasi perempuan dan anak perempuan terus dilanggar," kata Di Maio.


Kendati begitu, rakyat Afghanistan harus diberikan perhatian. Bantuan keuangan yang sebelumnya dibekukan sejak pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban harus segera dicairkan.

"Dalam beberapa waktu, mereka tidak akan mampu membayar gaji. Jelas, kita harus mencegah Afghanistan dari ledakan dan arus migrasi yang tidak terkendali yang dapat mengganggu stabilitas negara-negara tertangga," jelas Di Maio.

Menurut Di Maio, ada cara untuk menjamin dukungan keuangan rakyat Afghanistan tanpa memberikan uang kepada Taliban.

"Kami juga sepakat bahwa sebagian dari bantuan kemanusiaan harus selalu ditujukan untuk perlindungan perempuan dan anak perempuan," tambahnya.

Italia yang sedang memegang kepresidenan G20 bertujuan menjadi tuan rumah dalam pertemuan puncak khusus di Afghanistan.

Negara-negara G20 bersama dengan tetangga Afghanistan berkomitmen untuk memerangi terorisme, dan bekerja untuk perlindungan hak asasi manusia.

Pertemuan tersebut masih belum dijadwalkan, meski akan dilakukan dalam beberapa pekan ke depan.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya