Berita

Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)/Net

Politik

SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, Tapi Tidak untuk Keadilan

SENIN, 27 SEPTEMBER 2021 | 09:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penegakan hukum menjadi sorotan Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lewat kicauan di akun Twitter pribadinya pada pagi ini, Senin (27/9). Dalam kicauan ini, SBY menyinggung hubungan antara uang dan penegakan hukum.

“Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan,” ujar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

SBY, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat memastikan bahwa dirinya masih percaya dengan integritas para penegak hukum di Indonesia. Dia pun meminta para penegak hukum untuk bisa mengambil posisi menegakkan keadilan.


“Sungguhpun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum, berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan,” tegas SBY.

Permasalahan hukum memang sedang menyerang partai tempat SBY bernaung, Partai Demokrat. Di mana, kubu Moeldoko menunjuk pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum. Mereka kemudian memperkarakan AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.

Yusril menegaskan bahwa MA  harus melakukan terobosan hukum dengan menjadi lembaga yang memeriksa, mengadili dan memeriksa apakah AD/ART Demokrat yang disahkan Menkumham bertentangan dengan UU atau tidak.

Secara khusus, Yusril juga meminta MA memeriksa apakah pasal AD/ART Demokrat yang memberi kewenangan lebih kepada majelis tinggi bertentangan dengan UU Partai Politik atau tidak.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya