Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap bertaji sekalipun tanpa 56 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Keseluruhan pegawai tersebut akan diberhentikan pada akhir bulan September 2021.
Sekretaris Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, Ridho Alamsyah mengatakan, justru menjadi aneh ketika ada elemen yang sampai mengultimatum Presiden Joko Widodo soal nasib 56 pegawai tersebut.
“Apalagi sampai mengultimatum Presiden Jokowi. Kami menganggap itu lebay dan berlebihan,†tutur Ridho, Minggu (26/9).
Ridho mengatakan, walaupun terdapat 56 pegawai KPK yang akan dipecat, hal itu tidak menurunkan semangat KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Apalagi baru-baru ini KPK telah membuktikannya dengan menangkap Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.
“Ini artinya KPK masih hidup, bukannya malah melemah seperti yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa lainnya. Sebagai insan intelektual, seharusnya mahasiswa bisa lebih objektif dalam memandang persoalan, apalagi terhadap Gerakan penolakan pemecatan 54 pegawai KPK yang terkesan politis,†terangnya.
Ridho menambahkan, mahasiswa seharusnya bisa lebih menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi UU KPK.
Ia berharap, mahasiswa bisa terus mendukung kinerja KPK, bukannya malah memberi dukungan kepada para pegawai yang tidak lulus tes TWK.
“Saya pikir 1.271 pegawai KPK yang hari ini masih bekerja di KPK juga memiliki spirit perjuangan untuk memberantas korupsi. Hal inilah yang perlu didukung, agar perjuangan pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia bisa tercapai sesuai dengan cita-cita awal pendirian KPK,†pungkasnya.
