Berita

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (tengah)/RMOLJabar

Nusantara

Ridwan Kamil Minta Kemendikbudristek Luruskan Kabar Klaster Sekolah Di Jabar

MINGGU, 26 SEPTEMBER 2021 | 01:22 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kabar adanya klaseter sekolah di Jawa Barat usai melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) membuat Gubernur Ridwan Kamil merasa gundah. Menurut Ridwan Kamil, harus ada yang diluruskan dari keterangan Kemendikbudristek tersebut.

Berdasarkan survei Kemendikbudristek terhadap sekolah yang dipublikasikan pada laman https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/ pada Kamis (23/9), ada 149 sekolah di Jabar menjadi klaster penularan Covid-19 saat menggelar PTM.

Menurut Ridwan Kamil, terdapat definisi yang harus diluruskan. Sebab, pada kenyataannya bukan klaster PTM melainkan terdapat laporan peserta didik dari anak pendidik yang terkena Covid-19 dan belum tentu di sekolah.


"Jadi definisi klaster itu jika menyebar di satu titik, dan yang terjadi tidak seperti itu," kata sosok yang kerap di sapa Kang Emil, Sabtu (25/9), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Lanjut Kang Emil, kasus tersebut bisa saja terjadi di rumah atau di tempat lain. Tetapi karena profesinya sebagai pengajar dan sang buah hati masuk kategori peserta didik yang menjalankan PTM.

"Itu kemarin ada definisi klaster, itu saya kira kurang tepat. Itu data peserta didik yang pernah terpapar Covid-19 kemudian mengikuti PTM dan dihitung sebagai klaster. Oleh karena itu, kami meminta Kemendikbudristek meluruskan," tutur Kang Emil.

Jika terdapat klaster PTM, pastinya Komite Penanganan Covid-19 mengetahui ada titik mana saja yang dinyatakan rawan. Ditambah saat ini kasus kian menurun setiap harinya dan BOR pun hanya 6 persen.

"Kalau pun ada peningkatan kasus kami lebih awal mengetahuinya. Jadi ini ada masalah definisi yang tidak sesuai," pungkasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya