Berita

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (tengah)/RMOLJabar

Nusantara

Ridwan Kamil Minta Kemendikbudristek Luruskan Kabar Klaster Sekolah Di Jabar

MINGGU, 26 SEPTEMBER 2021 | 01:22 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kabar adanya klaseter sekolah di Jawa Barat usai melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) membuat Gubernur Ridwan Kamil merasa gundah. Menurut Ridwan Kamil, harus ada yang diluruskan dari keterangan Kemendikbudristek tersebut.

Berdasarkan survei Kemendikbudristek terhadap sekolah yang dipublikasikan pada laman https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/ pada Kamis (23/9), ada 149 sekolah di Jabar menjadi klaster penularan Covid-19 saat menggelar PTM.

Menurut Ridwan Kamil, terdapat definisi yang harus diluruskan. Sebab, pada kenyataannya bukan klaster PTM melainkan terdapat laporan peserta didik dari anak pendidik yang terkena Covid-19 dan belum tentu di sekolah.

"Jadi definisi klaster itu jika menyebar di satu titik, dan yang terjadi tidak seperti itu," kata sosok yang kerap di sapa Kang Emil, Sabtu (25/9), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Lanjut Kang Emil, kasus tersebut bisa saja terjadi di rumah atau di tempat lain. Tetapi karena profesinya sebagai pengajar dan sang buah hati masuk kategori peserta didik yang menjalankan PTM.

"Itu kemarin ada definisi klaster, itu saya kira kurang tepat. Itu data peserta didik yang pernah terpapar Covid-19 kemudian mengikuti PTM dan dihitung sebagai klaster. Oleh karena itu, kami meminta Kemendikbudristek meluruskan," tutur Kang Emil.

Jika terdapat klaster PTM, pastinya Komite Penanganan Covid-19 mengetahui ada titik mana saja yang dinyatakan rawan. Ditambah saat ini kasus kian menurun setiap harinya dan BOR pun hanya 6 persen.

"Kalau pun ada peningkatan kasus kami lebih awal mengetahuinya. Jadi ini ada masalah definisi yang tidak sesuai," pungkasnya.

Populer

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Dulu Berjaya Kini Terancam Bangkrut, Saham Taxi Hanya Rp2 Perak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:05

PPP Lolos Parlemen, Pengamat: Jangan Semua Dikaitkan Unsur Politis

Senin, 20 Mei 2024 | 22:19

Bikin Resah Nasabah BTN, Komnas Indonesia Minta Polisi Tangkap Dicky Yohanes

Selasa, 14 Mei 2024 | 01:35

Massa Geruduk Kantor Sri Mulyani Tuntut Pencopotan Askolani

Kamis, 16 Mei 2024 | 02:54

Ratusan Tawon Serang Pasukan Israel di Gaza Selatan

Sabtu, 11 Mei 2024 | 18:05

Siapa Penantang Anies-Igo Ilham di Pilgub Jakarta?

Minggu, 12 Mei 2024 | 07:02

UPDATE

Dalil Tak Kuat, MK Tolak Lagi Gugatan PPP untuk Dapil Jateng

Selasa, 21 Mei 2024 | 15:57

DPR Bantah Ada Rapat Diam-diam Soal Revisi UU MK

Selasa, 21 Mei 2024 | 15:36

Harga Minyak Loyo Buntut Sinyal The Fed Menahan Suku Bunga

Selasa, 21 Mei 2024 | 15:24

BI dan DPD Kolaborasi Tekan Laju Inflasi Lewat Pemberdayaan UMKM

Selasa, 21 Mei 2024 | 15:05

Semangat Kebangkitan Nasional, Saatnya Kembali Bersatu

Selasa, 21 Mei 2024 | 14:54

DPR Ungkap Ada Permintaan Menyamakan Masa Pensiun Polri dan Kejaksaan

Selasa, 21 Mei 2024 | 14:50

Upacara Pemakaman Mendiang Presiden Raisi Dimulai di Tabriz

Selasa, 21 Mei 2024 | 14:45

Nasib Ribuan Karyawan Polo Ralph Lauren Ada di Tangan MA

Selasa, 21 Mei 2024 | 14:44

Partai Buruh dan Gelora Yakin MK Kabulkan Gugatan UU Pilkada

Selasa, 21 Mei 2024 | 14:42

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Nurul Ghufron

Selasa, 21 Mei 2024 | 14:41

Selengkapnya