Berita

Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar Adies Kadir saat menyampaikan keterangan pers usai penetapan Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi/RMOL

Politik

Azis Syamsuddin Belum Minta Pendampingan Hukum ke Partai Golkar

SABTU, 25 SEPTEMBER 2021 | 16:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Meskipun Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM terhadap seluruh kader Partai Golkar yang menghadapi permasalahan hukum.

Begitu dikatakan Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar Adies Kadir saat ditanya seputar bantuan hukum kepada Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"(Bantuan diberikan) apabila bantuan hukum tersebut diminta oleh kader," ujar Adies Kadir di Ruang Fraksi Partai Golkar DPR RI, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu siang (25/9).


Meski begitu, kata Adies, jika kader yang bersangkutan telah menunjuk penasehat hukum secara mandiri. Maka, Partai Golkar hanya akan mengamati jalannya proses hukum.

"Jika kader Partai Golkar yang bersangkutan telah menunjuk penasehat hukum lain dalam menghadapi permasalahan hukumnya, maka Partai Golkar akan tetap mengamati dan mengawal perkembangan kasus hukum yang dihadapi oleh kadernya," terangnya.

Ditekankan lagi, apakah sudah ada pengajuan pendambingan hukum dari Azis yang juga Wakil Ketua Umum Golkar. Adies Kadie memastikan belum ada.

"Secara resmi untuk meminta sebagai kuasa hukum dalam penanganan kasus itu belum (ada permintaan)," pungkasnya.

Azis Syamsuddin diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi di Kabupaten Lampung Tengah yang melibatkan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Stepanus Robin Pattuju, resmi sebagai terasangka.

KPK pun langsung melakukan penahanan kepada Azis Syamsuddin untuk 20 hari pertama. Azis ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Jakarta Selatan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya