Berita

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik/Ist

Politik

Komnas HAM Sedang Negosiasi dengan Teroris Papua Bebaskan Nakes yang Disandera

SABTU, 25 SEPTEMBER 2021 | 12:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komnas HAM mengonfirmasi bahwa keberadaan Gerald Sokoy, tenaga kesehatan yang hilang saat penyerangan kelompok teroris di Papua telah terdeteksi.

Bahkan, Gerald Sokoy disebut akan diserahkan teroris Papua kepada tim Komnas HAM RI yang hingga kini masih bernegosiasi di Pegunungan Bintang, Papua.

Hal itu diungkapkan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik saat menjadi narasumber dalam serial diskusi Polemik bertajuk "Peduli Lindungi Nakes di Daerah Konflik" pada Sabtu siang (25/9).


"Sekarang ada tim kami dipimpin saudara Fritz sedang berada di pegunungan (Bintang, Papua) untuk bernegosiasi. Terkait saudara Gerald Sokoy itu sudah ada kesediaan (teroris Papua) untuk menyerahkan, melalui Komnas HAM nanti dibawa turun untuk dievakuasi," ungkapnya.

Meski demikian, Taufan berharap betul bahwa semua pihak, baik itu perwakilan tim Komnas HAM maupun Gerald Sokoy yang menjadi sandera tetap mendapatkan jaminan keselamatan dari aparat setempat.  

"Jangan sampai ketika saudara Gerald diserahkan, petugas kami juga mengalami suatu gangguan keamanan," tuturnya.

Atas dasar itu, Taufan menghimbau untuk tetap mengedepankan aspek kehati-hatian dalam rangka membebaskan Gerald Sokoy yang disebut dijadikan sandera. Keselamatan nakes kini menjadi prioritas.

"Jadi sekali lagi kami katakan harus hati-hati," ucapnya.

Selain Taufan, turut hadir sejumlah narasumber dalam diskusi daring tersebut yakni anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher; anggota Kompolnas RI, Yusuf Warsyim; Ketua Umum PPNI, Harif Fadilah; dan Ketua Umum DPP PATELKI, Atna Permana.

Kapolda Papua, Irjen Mathius Fakhiri, sebelumnya mengatakan belum mendapatkan informasi yang akurat soal kondisi dan keberadaan Gerald Sokoy tenaga kesehatan yang hilang saat penyerangan teroris Papua.

"Kami belum bisa memastikan apakah benar yang bersangkutan ada bersama KKB atau tidak dan bagaimana kondisinya" kata Fakhiri di Jayapura, Jumat (24/9).

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya