Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKS, Bukhori Yusuf bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini/Repro
Program bantuan sosial (bansos) yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, yang merupakan kebijakan Menteri Sosial Tri Rismaharini, akan dikawal secara serius oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf.
Dirinya juga ingin memastikan, program tersebut ikut dirasakan kelompok anak yatim piatu, yang termasuk ke dalam sasaran kelompk rentan.
Sebagai salah satu wujud nyatanya, Bukhori mengapresiasi Mensos Risma yang memiliki insiatif untuk memberikan bansos bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang terdampak pandemi Covid-19 di Kendal, Jawa Tengah, Kamis (23/9).
Karena momen itu pula akhirnya Bukhori terdorong memastikan dukungan Komisi VIII DPR RI memberikan prioritas dukungan kepada Kemensos dalam hal penyaluran bansos bagi kelompok anak-anak yatim piatu.
"Yang menarik untuk kali ini adalah kita bersepakat dengan Kemensos untuk memberikan bantuan bagi anak yatim," kata Bukhori dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Sabtu dini hari (25/9).
Politisi PKS ini menjelaskan, masing-masing anak yatim yang terdaftar sudah sekolah akan menerima bantuan sebesar Rp 200 ribu, sementara yang belum sekolah akan memperoleh Rp 300 ribu.
Lebih lanjut, legislator dapil Jateng 1 ini membeberkan jumlah bansos yang diberikan di Kabupaten Kendal, yaitu sekitar 70 dari kuota 700 anak yatim piatu penerima manfaat. Dia juga menyampaikan, pada 2022 nanti rencananya bantuan tersebut akan diperluas, sehingga tidak hanya bagi anak yatim piatu yang terdampak Covid-19 tetapi mencakup anak yatim piatu pada umumnya.
"Kita berharap pada tahun 2022 semua anak yatim di Indonesia mendapatkan bantuan. Kita alokasikan anggaran untuk itu kurang lebih bagi kuota lima juta anak yatim," terangnya.
Dalam usulan Kemensos, anggaran Rp 11,64 triliun disediakan untuk bansos kepada 3.453.128 anak yatim piatu usia sekolah, dan 963.855 anak yatim piatu yang belum sekolah.
Namun diungkap Bukhori, meski didukung penuh oleh Komisi VIII DPR RI, sayangnya usulan anggaran tersebut belum masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.
Oleh karena itu, anggota Komisi Sosial DPR ini menegaskan Komisi VIII DPR RI akan mengawal hingga usulan tersebut disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"DPR dan Mensos telah bersepakat ihwal bantuan bagi anak yatim ini. Konsekuensinya, kami tidak akan sebatas memberikan dukungan normatif, melainkan proaktif mengawal proses pengusulan anggaran ini hingga Kemenkeu menyetujui," tegasnya.
Sampai 23 September 2021, sebanyak 38.000 anak telah terdata untuk menerima bansos anak yatim piatu. Selanjutnya, sebanyak 28.000 anak telah divalidasi sementara 10.000 lainnya sedang dilakukan pendataan ulang.
Selain itu, sebanyak 4500 anak dilaporkan sudah dilakukan pembukaan rekening, sedangkan untuk pencairan dana baru mencapai 2000 anak.
