Berita

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin/Net

Hukum

Diultimatum KPK, Azis Syamsuddin Diminta Kooperatif Agar Proses Hukum Tidak Berlarut-larut

JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021 | 17:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Agar perkara dugaan suap penanganan perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Lampung Tengah tidak berlarut-larut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin untuk kooperatif.

Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri yang membenarkan bahwa hari ini, Jumat (24/9), penyidik mengagendakan pemeriksaan Azis Syamsuddin yang telah menjadi tersangka.

Akan tetapi, Azis tidak bisa memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan sedang melakukan isolasi mandiri (Isoman) setelah berinteraksi dengan seseorang yang terpapar Covid-19. Hal itu disampaikan Azis melalui surat yang dikirim kepada KPK.


"Kami berharap kondisi saudara AZ (Azis) baik, sehingga memungkinkan untuk bisa memenuhi panggilan KPK," ujar Ali kepada wartawan, Jumat sore (24/9).

Karena kata Ali, jika Azis tidak kooperatif, akan berdampak buruk. Di mana, penanganan perkara akan berlarut-larut.

"Kami mengingatkan yang bersangkutan kooperatif agar proses hukum penanganan perkara ini tidak berlarut-larut," tegas Ali.

KPK kata Ali, masih terus fokus mengumpulkan bukti dan keterangan dari para pihak yang mengetahui perkara suap penanganan perkara yang juga menjerat mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju yang saat ini sedang menjalani persidangan terkait penerimaan suap dari mantan Walikota Tanjungbalai, M. Syahrial.

"Hingga kini KPK masih terus fokus mengumpulkan bukti dan keterangan dari para pihak yang kami yakini dapat membuat konstruksi perkara ini semakin terang," pungkas Ali.

Berdasarkan sumber Kantor Berita Politik RMOL, salah satu pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemberian hadiah atau janji penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah adalah Azis Syamsuddin.

Nama Azis Syamsuddin pun disebut dalam surat dakwaan Stepanus Robin Pattuju selaku mantan penyidik KPK. Di mana, Azis disebut memberikan uang kepada Robin agar bisa mengamankan perkara yang tengah diproses oleh KPK di Lampung Tengah.

Dalam dakwaan, Robin menerima uang Rp 11 miliar lebih dan 37 ribu dolar AS dari beberapa pihak yang meminta bantuan terkait kasus atau perkara yang tengah ditangani di KPK.

Uang tersebut masing-masing diberikan oleh M. Syahrial selaku Walikota Tanjungbalai non-aktif sejumlah Rp 1.695.000.000, Azis Syamsuddin selaku Wakil Ketua DPR RI dan Aliza Gunado sejumlah Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS.

Khusus di Lampung Tengah ini disebut bahwa Azis dan Aliza Gunado meminta bantuan kepada Robin agar bersedia mengurus kasus yang melibatkan Azis dan Aliza terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya