Rizal Ramli bersama warga Bojong Koneng peringati Hari Tani Nasional di Villa Bukit Sentul, Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat Jumat (24/9).
Rakyat Indonesia khususnya yang penghidupannya sebagai petani, tepat 58 tahun merayakan Hari Tani Nasional yang ditetapkan pada 24 September 1960 bertepatan disahkannya Undang Undang 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Begitu dikatakan Begawan ekonomi Dr. Rizal Ramli dalam pidato Peringatan Hari Tani Nasional di Villa Bukit Sentul, Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat
Jumat (24/9).
"Kita berkumpul di sini hari ini, untuk memperingati Hari Tani Nasional itu. Hari Tani Nasional yang ke-58 kalau dihitung sejak ditetapkan oleh Presiden Sukarno," kata Rizal Ramli.
"Kita berkumpul di sini hari ini, untuk memperingati Hari Tani Nasional itu. Hari Tani Nasional yang ke-58 kalau dihitung sejak ditetapkan oleh Presiden Sukarno," kata Rizal Ramli.
Uniknya, kata Rizal Ramli, setiap Hari Tani Nasional yang seharusnya dirayakan dengan penuh suka cita oleh petani. Nyatanya, keluhan dan kekecewaan petani pada banyaknya konflik agraria yang selalu muncul.
"Pada tahun-tahun sebelumnya, alih-alih tanah sudah kembali menjadi milik petani, justru yang mengemuka pada setiap memperingati Hari Tani Nasional, yang diungkap teman-teman pejuang hak-hak masyarakat sipil, khususnya hak-hak para petani, justru angka konflik tanah yang terus membengkak, jumlah konflik agraria yang kian sulit menemukan titik penyelesaiannya," bebernya.
Padahal, lanjut Menko Ekuin era Presiden Abdurrachman Wahid atau Gus Dur ini, pada tahun 1960 itu, para pendiri bangsa segera membuat UUPA begitu situasi politik relatif stabil untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
"Karena pasca gejolak politik yang tiada henti hingga muncul Dekrit 5 Juli 1959, pemerintahan waktu itu ingin agar rakyat, khususnya petani, benar-benar merasakan hidup di negeri yang merdeka. Karena pemerintah tidak ingin ada konflik soal tanah muncul ke permukaan," terangnya.
Bagi Rizal Ramli, ditetapkan Hari Tani Nasional merupakan bukti bahwa pendiri bangsa telah memperkirakan bahwa persoalan tanah atau agraria adalah kunci dari stabilitas negara.
"Para pendiri bangsa sangat paham bila muncul konflik soal tanah akan menimbulkan keguncangan politik yang sulit diprediksi dan sulit dikendalikan," pungkasnya.
