Berita

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto/Ist

Politik

Makna Ancaman Hasto: Menjaga PDIP sekaligus Membuka Ruang Koalisi

JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021 | 09:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ada tujuan khusus di balik ancaman PDI Perjuangan kepada para kader yang nekat terlibat deklarasi capres 2024.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, ancaman yang dilontarkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto itu antara lain untuk membuka ruang koalisi seluas-luasnya bagi partai politik lain.

"Bagi PDIP, ketegasan ini menguntungkan karena membuat negosiasi koalisi ke depan masih terbuka. PDIP akan terjebak pada tokoh jika secara dini membiarkan kader berspekulasi," kata Dedi Kurnia kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat siang (24/9).


Dedi Kurnia menyebut bahwa larangan PDIP ke kadernya itu tidak secara langsung ditujukan pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurutnya, semua parpol pun sudah seharusnya demikian, yakni deklarasi harus seizin pimpinan partai.

"Jika tidak, maka potensi perpecahan itu lebih besar," katanya.

Namun demikian, pengamat politik dari Universitas Telkom ini menilai apabila Ganjar hendak mengajukan diri sebagai capres pun tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Hanya saja, konsekuensinya jika ada kader PDIP yang terlibat deklarasi Ganjar akan ditindak partai.

"Itu urusan internal mereka," tukasnya.

Hasto sebelumnya menegaskan akan memberikan sanksi bagi para kader-kader PDIP yang ikut dalam deklarasi calon presiden 2024 sebelum PDIP secara resmi memutuskan kandidat yang diusungnya di Pilpres 2024.

"Manakala ada anggota partai yang tidak memiliki disiplin dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum partai menetapkan, partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi," tegas Hasto dalam keterangan resminya, Selasa lalu (21/9).

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

I Wayan Sudirta Resmi Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI Gantikan TB Hasanuddin

Selasa, 27 Januari 2026 | 14:13

Pencabutan Izin Perusahaan Wajib Diikuti Pemulihan Lingkungan Sumatera

Selasa, 27 Januari 2026 | 14:11

Politikus Senior PDIP Jejen Sayuti Dipanggil KPK Terkait Kasus OTT Bupati Bekasi

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:56

DPR Klaim Sudah Ingatkan Pemerintah Soal Mitigasi Cuaca Ekstrem Sejak Dua Bulan Lalu

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:48

Bukan Masalah Posisi, DPR Pilih Fokus Kawal Profesionalisme Polri

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:40

Paripurna DPR Sahkan 8 Poin Percepatan Reformasi Polri

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:35

OJK: Tren Cashless Picu Penurunan Jumlah ATM di Seluruh Indonesia

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:31

Paripurna DPR Sahkan 9 Komisioner Ombudsman RI Periode 2026-2031

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:21

Badai Musim Dingin AS Tahan Kenaikan Harga Bitcoin

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:15

Gubernur Banten Janji Normalisasi Sungai Atasi Banjir di Tangerang Raya

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya