Berita

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto/Ist

Politik

Makna Ancaman Hasto: Menjaga PDIP sekaligus Membuka Ruang Koalisi

JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021 | 09:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ada tujuan khusus di balik ancaman PDI Perjuangan kepada para kader yang nekat terlibat deklarasi capres 2024.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, ancaman yang dilontarkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto itu antara lain untuk membuka ruang koalisi seluas-luasnya bagi partai politik lain.

"Bagi PDIP, ketegasan ini menguntungkan karena membuat negosiasi koalisi ke depan masih terbuka. PDIP akan terjebak pada tokoh jika secara dini membiarkan kader berspekulasi," kata Dedi Kurnia kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat siang (24/9).


Dedi Kurnia menyebut bahwa larangan PDIP ke kadernya itu tidak secara langsung ditujukan pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurutnya, semua parpol pun sudah seharusnya demikian, yakni deklarasi harus seizin pimpinan partai.

"Jika tidak, maka potensi perpecahan itu lebih besar," katanya.

Namun demikian, pengamat politik dari Universitas Telkom ini menilai apabila Ganjar hendak mengajukan diri sebagai capres pun tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Hanya saja, konsekuensinya jika ada kader PDIP yang terlibat deklarasi Ganjar akan ditindak partai.

"Itu urusan internal mereka," tukasnya.

Hasto sebelumnya menegaskan akan memberikan sanksi bagi para kader-kader PDIP yang ikut dalam deklarasi calon presiden 2024 sebelum PDIP secara resmi memutuskan kandidat yang diusungnya di Pilpres 2024.

"Manakala ada anggota partai yang tidak memiliki disiplin dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum partai menetapkan, partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi," tegas Hasto dalam keterangan resminya, Selasa lalu (21/9).

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya