Berita

Gedung Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI)/Net

Hukum

Diduga Lakukan Monopoli, Jakpro akan Dilaporkan LK2P ke KPPU

JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021 | 01:59 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LK2P) akan melaporkan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) terkait dugaan praktik monopoli.

Dijelaskan Ketua LK2P, Firman Mulyadi, PT Jakpro diduga telah melakukan monopoli usaha yang bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Usaha dan Persaingan Tidak Sehat.

Firman menduga telah terjadi praktik monopoli pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT). Di mana Dinas Bina Marga DKI Jakarta memberikan tugas kepada PT Jakarta Propertindo dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk membangun jaringan utilitas tersebut.


"Kemudian PT Jakarta Properitindo memungut sewa kepada pihak perusahaan telekomunikasi," jelas Firman dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (23/9).

Jakpro diduga terlibat penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

"Kami sedang mengumpulkan beberapa bukti permulaaan dan Kami berharap KPPU dapat memutus dan memeriksa perkara tersebut dengan seadil-adilnya," tutup Firman.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya