Komisi I DPR Ungkap Dugaan Ada Pejabat Tinggi Daerah Biaya Gerakan KKB Papua

Ada dugaan indikasi para pejabat tinggi di daerah turut membiayai gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Indikasi itu sudah tersebar di media massa dan telah menjadi pembahasan di Komisi I DPR RI.

Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI fraksi Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono saat menjadi narasumber diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua" di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis siang (23/9).

"Sekarang ini yang sudah ada di media massa dan juga laporan dibahas di Komisi, banyak juga pejabat-pejabat yang cukup tinggi di daerah daerah tingkat 1 tingkat 2, itu membiayai gerakan-gerakan teroris (KKB) ini," kata Dave.

Dave menambahkan, selain membiayai gerakan KKB di Papua, diduga ada juga yang memberikan senjata, memberikan uang, bahkan mencari pelatih-pelatih untuk para personil untuk penyerangan dan perusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

"Dengan berbagai macam kepentingan, misalnya untuk supaya mereka tidak mengganggu semua kebijakan-kebijakan ataupun juga urusan-urusannya pimpinan daerah. Juga supaya dibakar, sehingga ada alasan untuk membangun baru, yang jelas mereka itu sekarang ini tenggarai, bahwa mereka juga bagian dari permasalahan, bukan bagian dari solusi," ungkapnya.

Atas dasar itu, Ketua DPP Partai Golkar ini menilai, perlu aparat TNI/Polri, BIN, untuk memantau hal tersebut. Sekaligus mengumpulkan data agar lebih cepat untuk bisa diproses secara hukum.

"Jadi yang  memang terbukti terlibat ya bisa segera langsung diproses. Bagi tokoh dan pejabat Publik, pusat atau daerah yang terlibat dari pergerakan tersebut yang harus segera untuk ditindak," pungkasnya.

Hadir narasumber lain dalam diskusi tersebut antara lain Pengamat Intelijen UI, Ridlwan Habib dan anggota Komisi I DPR RI fraksi PDIP Effendi Simbolon.