Berita

Warga Afghanistan mengantre untuk mendapatkan uang di Aziz Bank di Kabul Afghanistan/Net

Dunia

Minta Sanksi Ekonomi Afghanistan Dicabut, China: Cadangan Devisa Tidak Boleh Digunakan untuk Menekan

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021 | 13:05 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah China kembali menyerukan pencabutan sanksi ekonomi kepada Afghanistan menyusul krisis kemanusiaan yang saat ini terjadi di negara itu.

Seruan itu disampaikan Penasihat Negara China dan Menteri Luar Negeri Wang Yi pada pertemuan para menteri luar negeri G20 di Afghanistan melalui tautan video pada Kamis (23/9) waktu setempat.

"G20, sebagai platform kerja sama ekonomi utama, harus memainkan peran konstruktif dalam perdamaian dan pembangunan Afghanistan," kata Wang, seperti dikutip dari Global Times.


"Bantuan kemanusiaan sangat mendesak dan negara-negara yang bertanggung jawab atas situasi Afghanistan harus melakukan sesuatu untuk meringankan kesulitan warga Afghanistan," ujarnya.

China sendiri sejak awal telah memutuskan untuk menyediakan dana bantuan sebesar 200 juta yuan (setara 31 juta dolar), termasuk 3 juta dosis vaksin Covid-19 ke Afghanistan.

Mendesak Barat untuk mencabut sanksi terhadap Afghanistan, Wang mengatakan cadangan devisa Afghanistan adalah aset nasional milik rakyat negara itu dan harus digunakan oleh mereka.

"Cadangan tidak boleh digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk memberikan tekanan politik di Afghanistan," katanya.

Anggota G20, kata Wang, harus membantu Afghanistan untuk mengurangi tekanan likuiditas dan organisasi keuangan internasional harus menawarkan bantuan dalam pembiayaan pengurangan kemiskinan, mata pencaharian dan infrastruktur.

Wang juga meminta negara-negara untuk berkomunikasi dengan negara tersebut dari inklusivitas dan mendukung warga Afghanistan untuk memilih jalan yang cocok untuk situasi mereka, dan membentuk struktur politik yang representatif dan inklusif.

Menlu China juga kembali mendesak Afghanistan untuk memenuhi janjinya dan memutuskan hubungan dengan terorisme. Dia juga mengatakan masyarakat internasional harus menentang standar ganda dalam kontra-terorisme.

Dalam pidatonya, Wang kembali menyinggung peran AS dan NATO dalam krisis Afghanistan saat ini.

"Rekonstruksi ekonomi adalah solusi akhir untuk masalah pengungsi. AS dan NATO bertanggung jawab atas masalah pengungsi," katanya.

Wang juga mengingatkan agar Afghanistan meningkatkan inklusivitas dan prediktabilitasnya dalam pemerintahan, sementara masyarakat internasional harus membantu mempercepat rekonstruksinya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya