Berita

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo/Net

Politik

PDIP akan Menyesal Jika Ganjar Pranowo Dipinang Partai Lain

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021 | 11:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penyesalan selalu datang belakangan. Hal demikian akan terjadi pada PDI Perjuangan jika terus mengabaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menyongsong Pilpres 2024. Ini lantaran nama Ganjar Pranowo yang selalu moncer di survei pilpres bisa diambil partai lain.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang melarang kader PDIP terlibat dalam deklarasi Capres untuk 2024.

"Kemungkinan partai-partai akan banyak yang meminang. Karena prinsipnya, partai-partai itu ingin mendukung calon yang elektabilitasnya tinggi dan yang akan berpotensi menang. Jika PDIP tertutup pintunya bagi Ganjar, maka bisa saja pintu lain akan terbuka," kata Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis siang (23/9).


Atas dasar itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) ini menilai agar orang nomor satu di Jawa Tengah itu tetap bekerja untuk warganya agar elektabilitasnya tetap naik.   

"Dengan membuat prestasi dan dekat dengan rakyat, maka memungkinkan Ganjar akan terus naik elektabilitasnya," katanya.

Sehingga, sambungnya, upaya PDIP mengganjal Ganjar lantaran ingin tetap memajukan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Pilpres 2024 mendatang akan dipertimbangkan oleh partai banteng moncong putih.

"Mestinya kader yang ingin ikut deklarasi untuk Ganjar jangan diganjal, agar dinamika dan demokrasi di internal PDIP juga tumbuh," demikian Ujang Komarudin.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi bagi para kader-kader PDIP yang ikut dalam deklarasi calon presiden 2024 sebelum PDIP secara resmi memutuskan kandidat yang diusungnya di Pilpres 2024.

"Manakala ada anggota partai yang tidak memiliki disiplin dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum partai menetapkan, partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi," tegas Hasto, Selasa (21/9).

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

4 Lapis Kegagalan PSSI dan Otoritas Liga

Jumat, 19 Juni 2026 | 02:18

Air Zamzam Jemaah Haji akan Didistribusikan di Tanah Air

Jumat, 19 Juni 2026 | 02:00

Gibran Prioritaskan Program MBG di Wilayah 3T

Jumat, 19 Juni 2026 | 01:21

Ceko Kontra Afsel Berbagi Skor 1-1

Jumat, 19 Juni 2026 | 01:19

Wamendes Dorong Intelektual Muda Mendukung Pembangunan Desa

Jumat, 19 Juni 2026 | 01:00

MBG Bermanfaat untuk Masa Depan Anak-anak

Jumat, 19 Juni 2026 | 00:26

Bomba Sayang Bumi Bagikan Bibit Tanaman di Muara Enim

Jumat, 19 Juni 2026 | 00:11

Rupiah Tak Bisa Kuat hanya dengan Kebijakan Moneter

Jumat, 19 Juni 2026 | 00:00

Warga Papua Surati Presiden Prabowo Minta Atensi Kasus Lahan Rp50 Miliar

Kamis, 18 Juni 2026 | 23:51

Kinerja Mendag Budi Santoso Harus Dievaluasi Demi Akselerasi Ekonomi

Kamis, 18 Juni 2026 | 23:37

Selengkapnya