Berita

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo/Net

Politik

PDIP akan Menyesal Jika Ganjar Pranowo Dipinang Partai Lain

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021 | 11:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penyesalan selalu datang belakangan. Hal demikian akan terjadi pada PDI Perjuangan jika terus mengabaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menyongsong Pilpres 2024. Ini lantaran nama Ganjar Pranowo yang selalu moncer di survei pilpres bisa diambil partai lain.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang melarang kader PDIP terlibat dalam deklarasi Capres untuk 2024.

"Kemungkinan partai-partai akan banyak yang meminang. Karena prinsipnya, partai-partai itu ingin mendukung calon yang elektabilitasnya tinggi dan yang akan berpotensi menang. Jika PDIP tertutup pintunya bagi Ganjar, maka bisa saja pintu lain akan terbuka," kata Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis siang (23/9).


Atas dasar itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) ini menilai agar orang nomor satu di Jawa Tengah itu tetap bekerja untuk warganya agar elektabilitasnya tetap naik.   

"Dengan membuat prestasi dan dekat dengan rakyat, maka memungkinkan Ganjar akan terus naik elektabilitasnya," katanya.

Sehingga, sambungnya, upaya PDIP mengganjal Ganjar lantaran ingin tetap memajukan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Pilpres 2024 mendatang akan dipertimbangkan oleh partai banteng moncong putih.

"Mestinya kader yang ingin ikut deklarasi untuk Ganjar jangan diganjal, agar dinamika dan demokrasi di internal PDIP juga tumbuh," demikian Ujang Komarudin.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi bagi para kader-kader PDIP yang ikut dalam deklarasi calon presiden 2024 sebelum PDIP secara resmi memutuskan kandidat yang diusungnya di Pilpres 2024.

"Manakala ada anggota partai yang tidak memiliki disiplin dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum partai menetapkan, partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi," tegas Hasto, Selasa (21/9).

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya