Berita

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo/Net

Politik

PDIP akan Menyesal Jika Ganjar Pranowo Dipinang Partai Lain

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021 | 11:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penyesalan selalu datang belakangan. Hal demikian akan terjadi pada PDI Perjuangan jika terus mengabaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menyongsong Pilpres 2024. Ini lantaran nama Ganjar Pranowo yang selalu moncer di survei pilpres bisa diambil partai lain.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang melarang kader PDIP terlibat dalam deklarasi Capres untuk 2024.

"Kemungkinan partai-partai akan banyak yang meminang. Karena prinsipnya, partai-partai itu ingin mendukung calon yang elektabilitasnya tinggi dan yang akan berpotensi menang. Jika PDIP tertutup pintunya bagi Ganjar, maka bisa saja pintu lain akan terbuka," kata Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis siang (23/9).


Atas dasar itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) ini menilai agar orang nomor satu di Jawa Tengah itu tetap bekerja untuk warganya agar elektabilitasnya tetap naik.   

"Dengan membuat prestasi dan dekat dengan rakyat, maka memungkinkan Ganjar akan terus naik elektabilitasnya," katanya.

Sehingga, sambungnya, upaya PDIP mengganjal Ganjar lantaran ingin tetap memajukan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Pilpres 2024 mendatang akan dipertimbangkan oleh partai banteng moncong putih.

"Mestinya kader yang ingin ikut deklarasi untuk Ganjar jangan diganjal, agar dinamika dan demokrasi di internal PDIP juga tumbuh," demikian Ujang Komarudin.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi bagi para kader-kader PDIP yang ikut dalam deklarasi calon presiden 2024 sebelum PDIP secara resmi memutuskan kandidat yang diusungnya di Pilpres 2024.

"Manakala ada anggota partai yang tidak memiliki disiplin dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum partai menetapkan, partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi," tegas Hasto, Selasa (21/9).

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya